Satgas PRR Perkuat Tata Ruang Berbasis Mitigasi di Tiga Daerah Sumatera

Upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki fase yang lebih fundamental. Tidak sekadar membangun kembali infrastruktur yang rusak, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) memastikan bahwa penataan ruang menjadi poros utama dalam setiap langkah rekonstruksi. Warkini.com melaporkan bahwa pendekatan ini diambil agar wilayah-wilayah terdampak tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga menjelma menjadi kawasan yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan.

Fokus pada tata ruang berbasis mitigasi ini tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026-2028. Dokumen strategis tersebut menegaskan bahwa pembangunan kembali rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas publik harus sejalan dengan evaluasi kerentanan wilayah. Dengan kata lain, rekonstruksi adalah peluang untuk memperbaiki kesalahan perencanaan masa lalu yang sering mengabaikan daya dukung lingkungan dan peta risiko bencana.

Membangun Ulang dengan Kesadaran Risiko

Ketiga provinsi di Sumatera tersebut memiliki karakteristik bencana yang berbeda—mulai dari gempa, tsunami, banjir bandang, hingga tanah longsor. Oleh karena itu, Satgas PRR melibatkan para ahli geologi, tata kota, dan pemangku kepentingan lokal untuk menyusun rencana detail tata ruang yang adaptif. Di Aceh, misalnya, kawasan pesisir yang diterjang tsunami akan direvitalisasi dengan memperkuat sabuk hijau dan menata permukiman pada jarak aman dari garis pantai. Sementara di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, rehabilitasi daerah perbukitan difokuskan pada penguatan lereng dan relokasi permukiman di zona rawan longsor.

Kepala Satgas PRR, dalam keterangannya yang dikutip Warkini.com, menekankan bahwa penataan ruang yang baik adalah investasi jangka panjang. “Kami tidak ingin setelah bencana berlalu, masyarakat kembali membangun di tempat yang sama tanpa perbaikan sistem. Kerugian akibat bencana sering kali diperparah oleh tata ruang yang abai terhadap risiko. Karena itu, Renduk PRRP menjadi panduan agar setiap rupiah yang digelontorkan untuk rekonstruksi benar-benar menciptakan keamanan, bukan kerentanan baru,” ujarnya.

“Kami tidak ingin setelah bencana berlalu, masyarakat kembali membangun di tempat yang sama tanpa perbaikan sistem.” — Kepala Satgas PRR, dikutip Warkini.com

Sinergi Pusat dan Daerah

Laporan Warkini.com dari lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak bisa berjalan sendiri. Satgas PRR giat menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) setempat dengan semangat mitigasi Renduk PRRP. Sejumlah lokakarya dan konsultasi publik digelar agar masyarakat pun memahami pentingnya bersedia direlokasi atau menyesuaikan desain bangunan mereka dengan standar tahan gempa dan banjir.

Pendekatan partisipatif ini diharapkan mempercepat persetujuan dan mengurangi resistensi di lapangan. Di beberapa titik, proses identifikasi lahan pengganti dan penyediaan hunian sementara berjalan paralel dengan penyusunan detail tata ruang, sehingga penundaan rekonstruksi dapat diminimalkan. Warkini.com mencatat, di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, relokasi terencana kepada ratusan kepala keluarga sudah memasuki tahap validasi calon penerima manfaat yang terintegrasi dengan desain ruang berbasis mitigasi.

Melalui langkah terstruktur ini, pemulihan pascabencana di Sumatera diharapkan menjadi model nasional. Bukan sekadar kembali seperti semula, melainkan membangun peradaban yang lebih cerdas membaca potensi bencana dan menjadikannya landasan dalam setiap jengkal pembangunan.