SEOUL — Korsel Putuskan Tidak Tuntut Korut atas Kerusakan Aset Miliknya

Pemerintah Korea Selatan secara resmi menyatakan tidak berencana mengambil langkah hukum lanjutan terhadap Korea Utara terkait kerusakan properti dan fasilitas milik Seoul yang dihancurkan oleh rezim Pyongyang. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Unifikasi Korea Selatan dalam sebuah pengarahan kepada parlemen, menegaskan adanya perubahan pendekatan taktis dalam menangani provokasi material dari negara tetangganya tersebut.

Langkah ini diambil setelah evaluasi menyeluruh mengenai efektivitas proses hukum terhadap negara terisolasi yang hampir mustahil dieksekusi secara nyata. Meskipun Seoul sebelumnya pernah melayangkan gugatan ganti rugi atas peledakan kantor penghubung antar-Korea, pemerintah kini memilih untuk memfokuskan sumber daya pada penguatan diplomasi serta mitigasi ketegangan di Semenanjung Korea.

Kronologi Perusakan Fasilitas dan Ketegangan Antar-Korea

Hubungan kedua negara terus mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir, yang berujung pada perusakan sepihak sejumlah fasilitas bernilai triliunan won yang dibangun dengan dana publik maupun swasta Korea Selatan. Berikut adalah catatan kronologis peristiwa penting perusakan aset tersebut:

1. Juni 2020: Korea Utara secara mendadak meledakkan gedung Kantor Penghubung Antar-Korea di kompleks industri Kaesong sebagai bentuk protes atas selebaran anti-Pyongyang.
2. Awal 2023: Citra satelit mengungkap pembongkaran fasilitas wisata milik Hyundai Asan di kawasan resor Gunung Kumgang oleh pihak Korut tanpa izin.
3. Juni 2023: Seoul sempat mengajukan gugatan ganti rugi sebesar 44,7 miliar won (sekitar Rp518 miliar) ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul atas insiden Kaesong.
4. Pertengahan 2024: Korea Utara melanjutkan pemutusan total infrastruktur perbatasan dengan merusak jalur kereta api dan jalan raya lintas batas (jalur Gyeongui dan Donghae).

"Mengejar gugatan hukum tambahan saat ini dinilai kurang memiliki nilai praktis dan efektivitas eksekusi, mengingat situasi yurisdiksi serta posisi hubungan antar-Korea saat ini," demikian penegasan dari pejabat Kementerian Unifikasi Korea Selatan.

Fokus Realistis dan Penguatan Keamanan Regional

Pemerintah Korea Selatan menyadari bahwa memenangkan putusan pengadilan domestik terhadap pihak asing yang tidak mengakui otoritas hukum Seoul tidak akan menghasilkan kompensasi finansial nyata. Aset Korea Utara di luar negeri yang dapat disita sangat terbatas dan terikat pada aturan sanksi internasional yang rumit.

Kini, Seoul memprioritaskan langkah-langkah strategis untuk mendokumentasikan setiap pelanggaran hak properti sebagai catatan pelanggaran hukum internasional di masa depan. Di sisi lain, otoritas pertahanan dan kementerian terkait memusatkan perhatian pada:

• Dokumentasi Terpadu: Mencatat seluruh kerugian materiil aset negara dan swasta untuk pertanggungjawaban historis.
• Mitigasi Kerugian Swasta: Memberikan skema bantuan serta kompensasi domestik bagi perusahaan Korea Selatan yang terdampak langsung.
• Kesiapsiagaan Pertahanan: Memperkuat postur pencegahan bersama sekutu guna mengantisipasi provokasi fisik lebih lanjut di sepanjang Garis Demarkasi Militer.

Keputusan untuk tidak menempuh jalur pengadilan baru bukan berarti Seoul melupakan tindakan perusakan tersebut. Kebijakan ini murni pertimbangan pragmatis demi mengalokasikan energi diplomatik pada isu-isu keamanan regional yang jauh lebih mendesak.