SOPPENG — Pemkab Perkuat Statistik Sektoral demi Kebijakan Berbasis Data

SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar Pembinaan Statistik Sektoral Tahun 2025 sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola data di tingkat daerah. Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor BPS Kabupaten Soppeng, Rabu (18/6/2025), dibuka secara resmi oleh Andi Ibrahim Harta Sanjaya, SH., M.M., Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Soppeng, yang mewakili Bupati Soppeng. Hadir pula Muhammad Rismat. R, SE., M.Si., Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Soppeng, bersama jajaran perangkat daerah (OPD) terkait yang menjadi garda terdepan produksi data sektoral.

Dalam sambutannya, Andi Ibrahim menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah tidak hanya sebatas retorika. Ia menyebut bahwa data yang akurat dan valid menjadi fondasi utama untuk mengukur capaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang sehat dan sejahtera, kualitas data sektoral dinilai menjadi penentu keberhasilan program-program prioritas yang dirancang oleh Pemkab Soppeng. Tanpa data yang andal, lanjutnya, evaluasi kebijakan akan sulit dilakukan secara objektif karena para pengambil keputusan kehilangan landasan analitis yang kuat.

“Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung peningkatan kualitas data statistik sektoral agar proses perencanaan pembangunan semakin tepat sasaran,” tegas Andi Ibrahim dalam kesempatan tersebut. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi statistik sektoral sebagai instrumen vital yang menghubungkan perencanaan di tingkat eksekutif dengan realitas empiris di lapangan.

Sementara itu, Kepala BPS Soppeng, Muhammad Rismat. R, SE., M.Si., menjelaskan bahwa pembinaan ini merupakan bagian integral dari strategi memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) di tingkat daerah. Menurutnya, sinergi antara BPS selaku koordinator statistik dan berbagai OPD sebagai produsen data sektoral harus terus dijaga. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD untuk menjaga konsistensi, sinkronisasi data, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola data di masing-masing instansi.

“Kualitas data statistik sektoral sangat menentukan arah kebijakan. Apalagi kebutuhan data saat ini semakin kompleks, seperti data pertumbuhan ekonomi triwulan, yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Rismat. Opini ini mencerminkan urgensi penyediaan data berkala yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, guna mendukung pengambilan keputusan strategis baik oleh bupati maupun kementerian dan lembaga di pusat.

Dalam praktiknya, pembinaan statistik sektoral bukanlah kegiatan seremonial semata. Setiap OPD memiliki kewenangan dan kewajiban menghasilkan data sesuai dengan statistik sektoral masing-masing, mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga perekonomian. Namun, tantangan yang kerap dihadapi adalah heterogenitas standar pengumpulan data, perbedaan definisi operasional, serta keterbatasan kapasitas analisis di beberapa unit kerja. Kondisi ini, jika dibiarkan, bisa menghasilkan duplikasi data bahkan informasi yang saling bertentangan antarinstansi.

Analisis: Mengapa Penguatan Statistik Sektoral Menjadi Urgensi Daerah

Pergeseran paradigma pembangunan dari yang berbasis aktivitas menuju evidence-based policy menjadikan data sebagai komoditas strategis. Di tingkat daerah, ketersediaan data sektoral yang berkualitas tinggi memungkinkan perencanaan anggaran lebih terarah, program lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan evaluasi lebih transparan. Ketika Pemkab Soppeng secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap penguatan statistik sektoral, sinyal yang dikirim adalah adanya kesadaran kolektif bahwa kebijakan tanpa data berisiko menjadi proyek spekulatif yang boros anggaran.

Penguatan SSN di daerah juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara urusan pemerintahan wajib menyediakan data statistik sektoral. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban ini menjadi semakin berat seiring dengan bertambahnya jumlah OPD dan kompleksitas indikator pembangunan. Data pertumbuhan ekonomi triwulan yang disebutkan Rismat, misalnya, bukan lagi sekadar angka pajangan, melainkan parameter penting untuk menentukan apakah suatu sektor unggulan memerlukan insentif tambahan atau justru perlu direstrukturisasi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pembagian tugas antara BPS dan OPD bersifat komplementer. BPS berperan sebagai quality gatekeeper sekaligus koordinator SSN, sementara OPD menjadi ujung tombak pengumpulan data di lapangan. Ketika salah satu pihak lemah, rantai pasok data statistik akan putus, dan yang terjadi adalah kebijakan yang didasarkan pada asumsi, bukan bukti empiris. Di sinilah letak pentingnya pembinaan berkala seperti yang digelar Pemkab Soppeng.

Tantangan ke depan tidak bisa dianggap remeh. Transformasi digital yang berjalan pesat menuntut pengelola data sektoral tidak hanya mahir mengoperasikan perangkat lunak statistik, tetapi juga mampu membaca pola besar (big picture) dari angka-angka yang dihasilkan. Selain itu, kerahasiaan data individu dan sat