Tiga Temuan Kunci Peneliti UI dalam Suntikkan Ketahanan Pangan via Program Imipas

Jakarta – Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) membeberkan hasil asesmen cepat kebutuhan (rapid need assessment/RNA) yang menyoroti penguatan kapasitas teknis di jajaran Kementerian Imipas. Riset yang dipaparkan dalam Forum Group Discussion (FGD) Kementerian Imipas, Selasa (23/6/2026), ini mengungkap tiga temuan penting yang diyakini dapat menjadi peta jalan mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui peran unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan dan keimigrasian.

Peneliti utama, Dr. Alfindra Primaldhi, menjelaskan bahwa potret cepat ini diambil secara purposif dari 16 provinsi, membentang dari Indonesia bagian barat hingga timur. Tim mewawancarai pengelola di 16 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) serta 15 Kantor Imigrasi. Tidak hanya menyasar internal UPT, asesmen juga memotret dinamika UMKM di sekitar UPT dan persepsi masyarakat. “Survei ini tidak bermaksud menangkap gambaran total, melainkan bidikan cepat yang cukup tajam untuk melihat celah dan potensi penguatan kapasitas,” ujar Alfindra di sela pemaparan.

Fokus Produksi, Pembinaan, dan Lahan Koperasi

RNA yang digarap LD FEB UI memusatkan perhatian pada tiga pilar: rantai produksi pangan di dalam Lapas dan Rutan, efektivitas pembinaan warga binaan yang terlibat, serta optimalisasi aset seperti lahan koperasi dan program Bimbingan Asimilasi dan Pelatihan (BAMA). Dari pemetaan itulah muncul tiga temuan utama.

Pertama, kesenjangan kapasitas teknis produksi pangan. Sebagian besar Lapas dan Rutan masih mengandalkan metode budi daya konvensional, sementara sentra pertanian di sekitarnya sudah mulai mengadopsi teknologi tepat guna. Pelatihan pengolahan pascapanen dan manajemen rantai dingin menjadi kebutuhan mendesak agar hasil panen tidak terbuang dan bisa diserap oleh UMKM binaan Imigrasi setempat.

Kedua, belum sinerginya pembinaan warga binaan dengan pasar kerja. Program BAMA yang berjalan di beberapa UPT masih fokus pada keterampilan dasar, belum terintegrasi dengan sertifikasi kompetensi atau penempatan kerja pasca-asimilasi. Di sisi lain, Kantor Imigrasi yang memiliki jaringan UMKM binaan berpotensi menjadi off-taker sekaligus inkubator bagi produk pangan dari Lapas dan Rutan. Sinergi ini, menurut riset, tinggal menunggu platform intermediasi yang tepat.

Ketiga, lahan koperasi dan aset idle yang termanfaatkan minim. Banyak UPT memiliki lahan koperasi yang belum digarap optimal, bahkan sebagian terlantar. Padahal apabila dikelola dengan pola kemitraan bersama UMKM lokal dan pendampingan penyuluh pertanian, lahan tersebut dapat menjadi lumbung pangan skala mikro yang berkontribusi pada ketahanan pangan wilayah.

“Kami melihat potensi besar di titik temu antara program Imipas, UMKM, dan lahan-lahan idle. Hanya saja perlu penguatan kapasitas teknis yang terstruktur, tidak cukup hanya berupa bantuan alat sekali pakai,” tegas Alfindra.

Hasil asesmen ini akan menjadi dasar bagi Kementerian Imipas untuk merancang modul pelatihan terpadu yang melibatkan akademisi, praktisi pangan, dan pelaku UMKM. Harapannya, UPT pemasyarakatan dan keimigrasian tidak hanya menjadi simpul pengamanan, tetapi juga motor penggerak ketahanan pangan dari level tapak. Laporan lengkap RNA akan dirilis oleh Warkini.com setelah mendapatkan tanggapan resmi dari pihak kementerian.