Impian untuk hidup bersama pasangan tercinta di benua Eropa ternyata tak sesederhana yang dibayangkan, terutama jika tersandung benteng regulasi domestik yang ketat. Kisah pahit ini harus ditelan oleh seorang warga negara Inggris dan pasangan wanitanya yang berasal dari Rumania. Meski telah resmi mengikatkan diri dalam kemitraan sipil (civil partnership) di Italia, hukum di Rumania tetap menolak mengakui hubungan mereka. Lebih menyakitkan lagi, Mahkamah Keadilan Uni Eropa (ECJ) baru-baru ini memberikan pandangan hukum yang menguatkan sikap ketat Rumania tersebut.
Dalam opini awal yang diterbitkan pada Kamis (17/9), Advokat Jenderal ECJ, Laila Medina, menyatakan bahwa ikatan kemitraan sipil sesama jenis yang didaftarkan di negara lain tidak serta-merta menjadi dasar hukum yang cukup bagi warga negara non-UE untuk mendapatkan izin tinggal di negara anggota Uni Eropa yang tidak mengakui hubungan sesama jenis.
Dilema Hukum Pasangan Sesama Jenis di Rumania
Kasus ini bermula ketika Pengadilan Tinggi Rumania meminta interpretasi resmi dari mahkamah tertinggi Uni Eropa terkait aturan kebebasan bergerak dan hak tinggal. Pasangan wanita beda kewarganegaraan ini terpaksa terbang ke Italia untuk mendaftarkan kemitraan sipil mereka karena hukum nasional Rumania melarang keras pernikahan maupun kemitraan sesama jenis. Namun, ketika sang warga negara Inggris mencoba menggunakan dokumen tersebut untuk tinggal bersama pasangannya di Rumania, otoritas setempat menolaknya secara tegas.
Rumania sendiri dikenal sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa dengan tingkat penerimaan sosial dan hukum terendah terhadap komunitas ini. Data statistik menunjukkan jurang pemisah yang sangat lebar antara hukum domestik Rumania dan standar Eropa secara umum.
| Indikator Perlindungan Hak | Rumania | Rata-rata Uni Eropa |
|---|---|---|
| Skor Rainbow Map (ILGA Europe) | 18% | 42% |
| Pengakuan Kemitraan Sipil Sejenis | Ditolak / Tidak Diakui | Legal di Mayoritas Negara |
Pernyataan Resmi Mahkamah Keadilan Uni Eropa
Dalam dokumen penjelasannya, Medina mengakui adanya ketimpangan nyata yang dialami oleh pasangan sesama jenis dalam mengakses hak-hak dasar sipil di beberapa wilayah Eropa. Meski demikian, batas-batas kedaulatan hukum negara anggota tetap menjadi benteng yang sulit ditembus hanya dengan dokumen kemitraan dari negara tetangga.
"Pasangan sesama jenis berada dalam posisi yang secara struktural berbeda dan jauh lebih buruk daripada pasangan lawan jenis. Namun, keinginan untuk hidup bersama, seberapa pun sangat dapat dipahaminya keinginan tersebut, tidak serta-merta cukup untuk dijadikan dasar hukum pemberian hak izin tinggal," tegas Laila Medina dalam opininya.
Opini dari Advokat Jenderal ini biasanya menjadi acuan utama dan hampir selalu diikuti oleh majelis hakim ECJ dalam putusan final nantinya. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa kebebasan bergerak di kawasan Uni Eropa masih memiliki celah besar ketika berhadapan dengan hukum keluarga di masing-masing negara anggota.
Dampak Luas Bagi Warga Non-UE Pasca-Brexit
Kasus ini memicu perdebatan sengit mengenai sejauh mana Uni Eropa dapat memaksakan kesetaraan hak di antara negara anggotanya. Bagi warga negara Inggris, situasi ini semakin rumit setelah keputusasaan pasca-Brexit yang mencabut status otomatis mereka sebagai warga negara Uni Eropa. Kini, mereka harus tunduk pada aturan imigrasi pihak ketiga yang jauh lebih ketat.
Bagi banyak pasangan yang berada dalam situasi serupa, keputusan ini menjadi angin dingin yang menegaskan bahwa cinta dan ikatan legal di satu negara belum tentu diakui di negara lain. Keputusan final dari ECJ memang masih dinantikan, namun harapan untuk melihat celah hukum bagi pasangan sesama jenis di Rumania kini tampak semakin redup.
Comments (0)