Wamendagri Dorong Pemda Jadikan Pendidikan Prioritas Utama untuk Wujudkan SDM Unggul 2045

JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk kembali menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam memprioritaskan pelayanan dasar di sektor pendidikan. Menurutnya, langkah ini menjadi fondasi krusial bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional, sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum diskusi pembangunan daerah yang digelar virtual pada Senin (6/4/2026), sebagaimana dilaporkan oleh tim media kami.

Ribka menekankan bahwa kualitas pendidikan yang merata dan inklusif bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi strategis jangka panjang. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 12 ayat (1), yang menegaskan pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Dengan demikian, pemda tidak bisa lagi mengesampingkan alokasi anggaran dan program yang mendukung akses serta mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Pendidikan sebagai Kunci Daya Saing

Dalam paparannya, Wamendagri menyoroti disparitas kualitas pendidikan antar daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ia mendorong kepala daerah untuk berani melakukan terobosan kebijakan, termasuk membangun infrastruktur sekolah di pelosok, meningkatkan kesejahteraan guru, serta mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. “Pemerataan akses pendidikan harus menjadi prioritas karena hanya dengan SDM yang terdidik, daerah dapat mandiri dan bersaing di era global,” ujarnya.

"Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk pendidikan hari ini adalah langkah strategis menuju Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing pada 2045. Pemda wajib memastikan tidak ada lagi anak usia sekolah yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi atau geografis."

Ribka juga menyinggung pentingnya sinergi antara pemda, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang adaptif. Ia mengapresiasi sejumlah daerah yang telah mengalokasikan lebih dari 20 persen APBD untuk belanja fungsi pendidikan, namun mengingatkan bahwa besaran anggaran saja tidak cukup tanpa pengawasan dan transparansi pengelolaan yang ketat. “Kami di Kementerian Dalam Negeri akan terus memonitor realisasi anggaran pendidikan daerah secara berkala. Jangan sampai alokasi besar hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi tidak berdampak nyata pada peningkatan kualitas SDM lokal,” tegasnya.

Lebih jauh, Wamendagri mengaitkan kualitas pendidikan dengan upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Daerah dengan tingkat pendidikan rendah, katanya, cenderung memiliki produktivitas ekonomi yang stagnan. Oleh karena itu, program seperti beasiswa daerah, pelatihan vokasi, serta pengembangan pusat keunggulan di sekolah menengah kejuruan (SMK) perlu diperkuat secara terpadu.

Di penghujung diskusi, Ribka Haluk kembali mengingatkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika ketimpangan layanan dasar dibiarkan berlarut. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang pendidikan bukan sebagai beban rutin, melainkan sebagai motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi.