Wamensos Apresiasi Langkah Cepat Pemkab Jember Memutakhirkan Data Bansos

Jember – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember yang berhasil melakukan verifikasi dan validasi terhadap ribuan data penerima bantuan sosial. Langkah ini dianggap krusial untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos dan meminimalkan potensi kebocoran anggaran negara.

Berdasarkan laporan yang diterima media kami, Pemkab Jember mengerahkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk memeriksa secara menyeluruh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasil verifikasi tersebut mengungkap fakta mencengangkan: sebanyak 14.462 penerima bansos telah meninggal dunia, namun nama mereka masih tercatat sebagai penerima aktif.

Proses verifikasi dilakukan terhadap 16.462 penduduk yang masuk dalam kategori Desil 1 DTSEN di Kabupaten Jember. Dari jumlah tersebut, setelah pencocokan data kependudukan dan penerbitan akta kematian, ditemukanlah angka signifikan penerima yang sudah tidak layak. Temuan ini menjadi bukti nyata perlunya pemutakhiran data secara berkala dan akurat.

Rincian Data Penerima Bansos yang Kedaluwarsa

Angka 14.462 itu sendiri terbagi dalam beberapa kategori penerima manfaat. Rinciannya adalah 10.480 orang terdaftar sebagai penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Selain itu, terdapat 2.845 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Sisanya, 3.317 KPM merupakan penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau yang dulu dikenal sebagai Sembako.

"Kami berkomitmen untuk terus membantu pemerintah pusat melakukan verifikasi data. Ini adalah tanggung jawab bersama agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang berhak," ujar Bupati Jember, Muhammad Fawaid, yang kerap disapa Gus Fawaid, dalam pernyataannya yang dikutip Warkini.com.

Gus Fawaid menegaskan bahwa Pemkab Jember tidak hanya berhenti pada temuan ini. Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, untuk memastikan data DTSEN di wilayahnya selalu mutakhir. Langkah ini juga sejalan dengan instruksi pusat untuk mewujudkan satu data sosial ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi.

Apreasiasi dari Wamensos sendiri disampaikan sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras jajaran ASN Jember yang bergotong royong menyisir data. Dengan penemuan 14.462 data penerima bansos yang tidak valid ini, pemerintah dapat menghemat anggaran sekaligus mengalihkan bantuan kepada warga miskin lainnya yang lebih membutuhkan.