Zelensky Menolak Pemilu Masa Perang, Sebut Berisiko Memecah Ukraina

Musim panas ini, ibu kota Ukraina diselimuti debat politik yang sensitif sekaligus berbahaya: haruskah pemilihan umum tetap digelar ketika roket masih jatuh di atas langit Kyiv? Pertanyaan itu kembali mengemuka setelah sejumlah tokoh, termasuk mantan menteri pertahanan, mendorong dibukanya jalan bagi penyelenggaraan pemilu. Jawaban Presiden Volodymyr Zelensky datang tegas dan tanpa ruang tafsir ganda.

Dalam pernyataannya, Zelensky menegaskan bahwa menyelenggarakan pemilihan di tengah perang bukan sekadar tantangan logistik, melainkan ancaman langsung terhadap keutuhan negara. Baginya, momen politik seperti ini berpotensi membuka celah perpecahan di saat rakyat Ukraina justru dituntut bersatu menghadapi invasi Rusia.

Pemilu Saat Perang Dinilai Memecah Belah Bangsa

Presiden Ukraina menggambarkan rencana pemilu masa perang sebagai risiko yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jutaan warganya tersebar sebagai pengungsi di luar negeri, ratusan ribu lainnya berada di garis depan, dan sebagian wilayah masih diduduki pasukan Rusia.

"Menyelenggarakan pemilihan di tengah perang berarti memecah belah Ukraina. Negara ini tidak boleh terbelah oleh kampanye politik ketika nyawa rakyat dipertaruhkan setiap hari," tegaskan Zelensky menanggapi desakan agar pemilu dibuka.

Nada tegas itu mencerminkan kekhawatiran mendalam pemerintahan Zelensky bahwa kompetisi politik prematur akan melemahkan kohesi sosial yang selama ini menjadi tulang punggung perlawanan Ukraina.

Hanya 15 Persen Warga Ingin Pemilu Digelar Sekarang

Data lapangan memperkuat posisi Zelensky. Survei terbaru Kyiv Institute of Sociology yang dilakukan musim panas ini menunjukkan dukungan publik terhadap pemilu saat ini sangat rendah:

Angka tersebut menegaskan bahwa mayoritas rakyat Ukraina memilih stabilitas nasional di atas agenda elektoral, sebuah temuan yang sulit dibantah siapa pun yang bermaksud memaksakan jalannya pemilu dalam waktu dekat.

Konteks: Darurat Militer dan Pertanyaan Legitimasi

• Hukum darurat militer yang diberlakukan sejak invasi Rusia 2022 membuat penyelenggaraan pemilu secara hukum tidak dimungkinkan.
• Sejumlah suara politik, termasuk dari kalangan mantan menteri pertahanan, terus menekan agar jalan menuju pemilu "dibuka".
• Kritikus sesekali mempersoalkan legitimasi kepemimpinan Zelensky yang masa jabatannya telah terentang melampaui batas normal.

Namun bagi banyak pengamat, argumen tersebut mengabaikan realitas brutal di lapangan: demokrasi tidak bisa berjalan normal ketika negara sedang bertempur demi hidupnya sendiri.

Jalan ke Depan: Stabilitas Dulu, Pemilu Kemudian

Zelensky tampak bertekad menahan segala tekanan politik hingga kondisi keamanan memungkinkan. Pesannya kepada dunia lugas: Ukraina akan kembali ke kotak suara, tetapi hanya ketika rakyatnya dapat memberikan suara tanpa takut bom jatuh di atas kepala mereka.