Zelensky — Pemilu Saat Perang Bakal Menghancurkan Ukraina

KYIV — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menegaskan penolakannya terhadap wacana penyelenggaraan pemilu di tengah perang dengan Rusia. Dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu, ia memperingatkan bahwa pemungutan suara di masa perang akan menjadi "tsunami" yang berpotensi "menghancurkan negara". Peringatan keras ini disampaikan di tengah krisis politik yang menyelimuti Kyiv sepanjang musim panas, sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah menempatkan stabilitas nasional di atas agenda elektoral.

Penolakan Zelensky tidak muncul tanpa pemicu. Beberapa pekan terakhir, mantan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov secara terbuka menyerukan agar pemilu segera digelar. Seruan itu dinilai banyak pihak sebagai tantangan politik langsung terhadap otoritas presiden, sekaligus membuka ruang perdebatan publik mengenai apakah demokrasi elektoral tetap layak dijalankan ketika separuh negeri sedang berperang mempertahankan kedaulatannya.

Krisis Politik yang Memanas Sejak Musim Panas

Gejolak politik di Ukraina mulai memuncak ketika Zelensky memberhentikan Fedorov, menteri pertahanan yang selama ini dinilai populer di kalangan publik maupun militer. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, apalagi pemecatan dilakukan di saat Ukraina tengah menghadapi tekanan militer Rusia di berbagai lini pertempuran. Hanya berselang beberapa hari setelah pemecatannya, Fedorov justru melontarkan seruan publik agar pemilu digelar, sebuah langkah yang langsung ditafsirkan sebagai upaya menguji kekuatan politik presiden.

Krisis ini menjadi ujian terbesar bagi kohesi politik Ukraina sejak awal invasi skala penuh Rusia. Di tengah perang, setiap perpecahan internal berpotensi dimanfaatkan Moskow untuk melemahkan Kyiv, baik melalui propaganda maupun manuver diplomatik. Para analis menilai seruan pemilu di masa perang bukan sekadar soal agenda konstitusional, melainkan juga pertaruhan politik yang bisa mengubah peta kekuasaan di Ukraina.

Alasan Di Balik Penolakan Zelensky

Zelensky memiliki sejumlah alasan kuat menolak pemilu masa perang:

• Keamanan: jutaan warga Ukraina mengungsi ke luar negeri atau bertugas di garis depan, sehingga pemungutan suara yang adil dan inklusif mustahil diselenggarakan.
• Logistik: sebagian besar wilayah timur dan selatan Ukraina masih berada di bawah pendudukan Rusia atau menjadi medan pertempuran aktif.
• Stabilitas politik: proses kampanye yang panas berisiko memecah belah masyarakat yang selama ini bersatu menghadapi invasi.

"Menggelar pemilu di tengah perang akan memecah belah Ukraina dan menghancurkan negara ini dari dalam. Ini bukan saatnya berpolitik, melainkan saatnya bertahan hidup," demikian bunyi pernyataan yang disampaikan Zelensky, sebagaimana dilaporkan koresponden FRANCE 24 di Kyiv, Emmanuelle Chaze.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bagi Zelensky, pemilu di masa perang bukanlah agenda yang realistis, melainkan ancaman eksistensial. Ia menilai fokus utama pemerintah saat ini adalah memenangkan perang dan menjaga ketahanan negara, bukan menggelar kontestasi politik yang bisa menguras energi nasional.

Perbandingan Pandangan Para Pemangku Kepentingan

Tabel di atas menunjukkan perbedaan fundamental antara pemerintah dan para penyeru pemilu. Bagi kubu pemerintah, prioritas utama adalah mempertahankan kesatuan nasional di tengah perang. Sementara itu, kelompok yang mendukung pemilu berargumen bahwa legitimasi demokrasi tetap harus dijaga, terlebih jika perang berlangsung lebih lama dari perkiraan dan pemerintahan tanpa mandat baru semakin rentan terhadap kritik.

Dampak bagi Stabilitas Ukraina dan Respons Internasional

Penolakan Zelensky terhadap pemilu masa perang mendapat sorotan luas dari komunitas internasional. Sekutu Barat umumnya memahami posisi Kyiv, mengingat kesulitan teknis dan keamanan yang hampir mustahil diatasi. Namun, beberapa pengamat mengingatkan bahwa penundaan pemilu tanpa batas waktu juga berisiko mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintahan, terutama jika perang berkepanjangan dan kondisi ekonomi semakin memburuk.

Di sisi lain, krisis politik yang memanas di Kyiv menjadi perhatian serius bagi kelanjutan dukungan internasional. Investor dan mitra asing cenderung menilai stabilitas politik domestik sebagai syarat penting bagi kelanjutan bantuan militer dan ekonomi. Jika perpecahan internal terus melebar, ada kekhawatiran dukungan sekutu bisa melambat — sesuatu yang tentu diinginkan Kremlin.

Hingga kini, belum ada kepastian kapan Ukraina akan mampu menyelenggarakan pemilu. Pemerintah Kyiv menegaskan bahwa pemilu baru dapat digelar setelah perang usai atau setidaknya setelah situasi keamanan memungkinkan. Sementara itu, tensi antara Zelensky dan kubu yang menyerukan pemilu diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan ke depan, seiring perang yang kini memasuki fase kritis.

Yang jelas, pernyataan Zelensky telah menegaskan garis politiknya: di tengah perang, keselamatan dan kesatuan negara berada di atas segalanya. Namun, pertanyaan tentang legitimasi demokrasi Ukraina akan terus menggantung, dan jawaban atas pertanyaan itu hanya bisa diberikan ketika senjata telah berhenti berbunyi.