15.845 Koperasi Merah Putih Resmi Berdiri, Menkop Laporkan ke Prabowo

Dalam laporan terbaru yang disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan tonggak penting program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 15.845 unit koperasi telah resmi berdiri di berbagai wilayah Indonesia, menandai progres signifikan dalam upaya pemerintah menghidupkan ekonomi kerakyatan.

Ferry Juliantono menyampaikan kabar ini sebagai bagian dari evaluasi dan percepatan program yang diinisiasi sejak awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo. “Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuk 15.845 Koperasi Merah Putih yang tersebar di ribuan desa dan kelurahan. Ini adalah wujud nyata keberpihakan negara kepada ekonomi wong cilik,” ujar Menkop dalam laporannya.

Instruksi Presiden dan Target Ambisius

Pembentukan KDKMP merupakan mandat langsung Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa, mengurangi ketimpangan, sekaligus memutus mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani dan nelayan. Tak main‑main, pemerintah menargetkan total pembentukan 35.000 unit koperasi yang akan berdiri di 35.000 desa dan kelurahan prioritas dari total sekitar 83.931 desa/kelurahan di Indonesia (data BPS 2024).

Dengan 15.845 unit yang sudah berdiri, progres pencapaian kini telah menyentuh sekitar 45,3 persen dari target dan diperkirakan terus bertambah setiap pekan. Proses pendirian koperasi melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta elemen masyarakat sebagai inisiator dan pengelola di tingkat tapak.

“Kami tidak ingin koperasi ini sekadar formalitas akta notaris, melainkan benar‑benar hidup dan menjadi motor ekonomi rakyat. Karena itu proses pendirian, penguatan kelembagaan, dan akses permodalan kami lakukan paralel,” tegas Ferry.

Kronologi dan Strategi Pembentukan

1. Januari 2025: Presiden Prabowo mengeluarkan arahan pembentukan 35.000 KDKMP dalam Rapat Terbatas Kabinet, meminta sinkronisasi dengan program makan bergizi gratis dan lumbung pangan desa.
2. Februari – Mei 2025: Menkop bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT melakukan pemetaan desa/kelurahan prioritas berdasarkan potensi komoditas unggulan dan tingkat kemiskinan.
3. Juni – September 2025: Kementerian Koperasi membuka posko percepatan di 514 kabupaten/kota, menggandeng perguruan tinggi dan lembaga keuangan untuk pendampingan teknis pembentukan badan hukum.
4. Oktober – November 2025: Tahap pertama pendirian mencapai 10.000 unit, diikuti tahap kedua Desember 2025 – awal 2026 hingga menembus angka 15.845.
5. Saat ini: Masih ada 19.155 unit Koperasi Merah Putih yang tengah dalam proses pembangunan—meliputi penyelesaian legalitas, pelatihan pengurus, serta integrasi ke ekosistem pembiayaan ultra mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Data sisa 19.155 inilah yang disorot Menkop sebagai pekerjaan rumah utama kuartal berikutnya.

Fokus pada Kualitas dan Keberlanjutan

Menkop Ferry Juliantono menekankan bahwa kecepatan pendirian tidak boleh mengorbankan kualitas. Setiap KDKMP diwajibkan memiliki minimal tiga unit usaha inti: simpan pinjam, distribusi barang kebutuhan pokok, serta layanan pascapanen atau pengolahan komoditas lokal. Untuk memastikan hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sudah dilibatkan dalam pengawasan dini.

Selain itu, pemerintah memastikan dukungan modal awal sebesar Rp150 juta per koperasi yang disalurkan secara bertahap melalui BLU (Badan Layanan Umum) dan LPDB‑KUMKM. Dana ini digunakan terutama untuk pembelian hasil bumi petani secara tunai dan penyediaan sembako murah bagi anggota. “Dengan modal itu, koperasi bisa langsung menjalankan fungsi stabilisator harga di desa. Petani tidak lagi terpaksa jual gabah murah ke tengkulak karena koperasi siap menampung dengan harga wajar,” papar Ferry.

Respons dan Harapan

Presiden Prabowo, menurut sumber di Istana, mengapresiasi laporan ini namun tetap mengingatkan agar koperasi yang sudah berdiri segera menunjukkan dampak langsung ke anggota. “Jangan sampai gedungnya ada, plangnya ada, tetapi rakyat belum merasakan kesejahteraan. Saya ingin laporan berikutnya sudah mencakup data omzet, serapan tenaga kerja, dan penurunan harga kebutuhan pokok di desa binaan,” ujar Prabowo dalam tanggapan tertutupnya.

Laporan Menkop ini menjadi penanda tahap baru program Koperasi Merah Putih: dari fase pendirian massal menuju fase penguatan kapasitas bisnis. Sisa 19.155 koperasi yang kini masih dalam berbagai tahap pembangunan diharapkan rampung seluruhnya sebelum akhir 2026, sejalan dengan siklus panen raya dan perencanaan APBN berikutnya. Masyarakat di pelosok daerah pun menaruh harapan besar agar program ini mampu memutar roda ekonomi lokal sekaligus merekatkan kembali tradisi gotong‑royong yang selama ini menjadi roh koperasi Indonesia.