Akhmad Wiyagus Resmi Dilantik Sebagai Wamendagri Kabinet Merah Putih

Jakarta, Warkini.com – Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Akhmad Wiyagus resmi menyandang jabatan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024), menandai babak baru kiprah pensiunan perwira tinggi Polri itu di birokrasi sipil.

Mengenakan setelan jas hitam dan peci, Akhmad Wiyagus mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Ia didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, juga sesama mantan petinggi Polri. Momentum ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara latar belakang keamanan dengan tata kelola pemerintahan dalam negeri. ”Ini bukan hanya kehormatan, tetapi amanah besar yang harus dijalankan dengan pengabdian tertinggi,” ungkap Akhmad Wiyagus seusai upacara.

Jejak Karier di Kepolisian

Akhmad Wiyagus lahir di Surabaya, 3 Maret 1967. Ia meniti karier di Kepolisian Republik Indonesia setelah lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1988. Selama lebih dari tiga dekade, ia dikenal sebagai perwira lapangan yang konsisten mengisi pos-pos krusial. Puncaknya, pada 2020, ia diangkat sebagai Komisaris Jenderal Polisi dan menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri—sebuah pos strategis yang mencetak ribuan perwira muda.

Berikut cuplikan tonggak karier Akhmad Wiyagus:

• 1988: Lulus Akpol, memulai tugas sebagai perwira pertama di satuan reserse.
• 2005–2007: Kapolres Metro Jakarta Barat, berhasil menekan angka kejahatan jalanan sebesar 23 persen.
• 2012: Kapolres Metro Jakarta Pusat, memimpin pengamanan berbagai aksi unjuk rasa besar.
• 2016–2018: Kapolda Jawa Timur, menggulirkan program ”Police Go to Pesantren” yang menjadi model pendekatan humanis.
• 2019: Asisten Operasi Kapolri, merancang strategi pengamanan Pemilu serentak.
• 2020–2022: Kalemdiklat Polri, mereformasi kurikulum sishankamrata dan etika kepolisian.
• 2023: Memasuki masa purna tugas dengan pangkat Komjen Polri.

Rekan sejawat dan anak buahnya menggambarkan Akhmad sebagai pemimpin yang rapi, tegas, namun selalu membuka ruang dialog. ”Beliau tak pernah melepas tanggung jawab. Setiap masalah selalu diselesaikan dengan pendekatan sistem,” ujar seorang mantan ajudannya yang enggan disebutkan nama.

Mengemban Amanah Baru di Kemendagri

Jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri bukan sekadar posisi transisi dari dunia militer/kepolisian ke sipil. Di bawah komando Mendagri Tito Karnavian, Akhmad Wiyagus diamanahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkokoh deteksi dini konflik sosial. Pengalamannya selama ini di bidang intelijen dan operasional menjadi bekal yang sangat relevan.

”Saya siap mengemban tugas ini dengan integritas. Pengalaman di kepolisian akan menjadi modal utama untuk meningkatkan efektivitas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh daerah,” ujar Akhmad Wiyagus dalam pertemuan perdana dengan jajaran Kemendagri.

Salah satu isu prioritas yang akan ia tangani adalah penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Dengan latar belakangnya, ia memahami bahwa ketertiban umum adalah fondasi pelayanan publik. Akhmad Wiyagus juga disebut akan mengawal langsung program pemerataan ekonomi desa melalui koordinasi dengan kepala daerah—sebuah langkah yang diharapkan bisa menekan ketimpangan dan potensi kerawanan sosial.

Harapan Publik dan Tantangan

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Surya Kencana, menilai kehadiran Akhmad Wiyagus bisa menjadi jembatan antara pendekatan keamanan dan pembangunan. ”Kita butuh figur yang paham lanskap sosial dari tingkat RT hingga provinsi. Pak Akhmad memiliki jejak panjang di lapangan yang sulit ditandingi,” katanya. Namun demikian, Surya mengingatkan adanya potensi resistensi birokrasi terhadap gaya komando khas militer yang perlu disesuaikan dengan kultur sipil.

Sementara itu, kalangan pemerintah daerah mengapresiasi langkah presiden memilih seorang mantan polisi untuk membantu Mendagri. Gubernur Nusa Tenggara Timur, melalui keterangan tertulis, berharap program prioritas Akhmad Wiyagus bisa mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah yang selama ini menjadi sumber gesekan.

Di sisi lain, publik menunggu gebrakan konkret. Isu narkoba yang masuk ke pelosok, radikalisme, dan transparansi dana desa menjadi pekerjaan rumah yang harus segera direspons. Akhmad Wiyagus dijadwalkan memulai kerja dengan blusukan ke delapan provinsi dalam 100 hari pertama, sebuah komitmen yang ia janjikan saat menerima mandat.

”Kami akan hadir, mendengar, dan memastikan bahwa kebijakan dalam negeri benar-benar menyentuh warga,” pungkasnya.