Bahlil Rapat 5,5 Jam Bahas Batu Bara buat PLN, Ini Hasilnya

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menggelar rapat maraton bersama jajaran direksi PT PLN (Persero) yang berlangsung selama hampir lima setengah jam. Pertemuan intensif ini secara khusus membahas kepastian pasokan batu bara untuk menjamin keberlangsungan operasional pembangkit listrik milik perusahaan setrum negara tersebut.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Bahlil membeberkan bahwa kebutuhan batu bara PLN mencapai angka 154 juta metrik ton per tahun. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya komoditas tambang tersebut sebagai tulang punggung penyediaan listrik nasional yang masih sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk memenuhi kebutuhan PLN,"

ungkap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, Senin (15/6/2026).

Dari total penugasan yang mencapai 190 juta ton itu, Bahlil merinci progres realisasinya. Ia menyampaikan bahwa dari kuota penugasan yang telah ditetapkan, baru sekitar 150 hingga 160 juta ton yang sudah mendapatkan konfirmasi dari para pemasok.

Lebih lanjut, Menteri ESDM itu memaparkan bahwa kontrak yang telah diteken antara PLN dengan para pemasok batu bara baru mencapai 134 juta ton. Dengan demikian, masih terdapat selisih sekitar 20 juta ton yang belum terikat kontrak dari total kebutuhan PLN yang mencapai 154 juta ton.

"Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," jelas Bahlil dalam forum rapat kerja tersebut.

Kekurangan kontrak sekitar 20 juta ton ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat pentingnya menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh pelosok negeri. Pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mendorong percepatan penyelesaian kontrak untuk menutup defisit pasokan tersebut agar tidak mengganggu operasional pembangkit-pembangkit listrik PLN.

Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara memang mengharuskan perusahaan tambang untuk menyisihkan sebagian produksinya bagi kepentingan dalam negeri, khususnya untuk sektor kelistrikan. Rapat maraton selama 5,5 jam itu pun disebut-sebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan tidak ada lagi persoalan kelangkaan pasokan batu bara yang sempat menjadi isu krusial pada beberapa tahun sebelumnya. Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh kebutuhan batu bara PLN dapat segera diamankan melalui serangkaian kontrak jangka panjang yang saling menguntungkan.