Bahrain Kutuk Serangan Rudal Balistik Iran: Rusak Peluang Stabilitas Kawasan

Pemerintah Kerajaan Bahrain melontarkan kecaman keras atas serangan rudal balistik dan drone terbaru yang diluncurkan oleh Iran. Manama menilai langkah tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara dan semakin mempersempit jalan menuju perdamaian di Timur Tengah.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami pada Minggu (28/6/2026), posisi resmi Bahrain disampaikan melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri yang dimuat oleh Kantor Berita Bahrain. Pernyataan itu menyoroti bahwa aksi militer semacam ini bukan hanya mengancam entitas nasional, tetapi juga secara langsung “merusak peluang untuk de-eskalasi dan stabilitas di kawasan tersebut”.

Pelanggaran Kedaulatan dan Ancaman Perdamaian

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Bahrain menekankan bahwa peluncuran rudal balistik tanpa persetujuan negara terdampak merupakan pelanggaran norma internasional. Pihak kerajaan menyatakan bahwa serangan tersebut berpotensi memicu reaksi berantai yang dapat mengorbankan tidak hanya keamanan negara-negara Teluk, tetapi juga meruntuhkan upaya diplomatik yang sedang dijalankan oleh berbagai pihak untuk meredakan ketegangan di regional.

Media kami mencatat, Bahrain secara konsisten mendukung penyelesaian perbedaan melalui dialog dan jalur diplomatik. Oleh karena itu, aksi ofensif yang dilakukan Iran dengan dalih apa pun dinilai bertentangan dengan semangat rekonsiliasi yang coba dibangun dalam beberapa bulan terakhir.

“Agresi yang sedang berlangsung ini tidak hanya mengancam kedaulatan negara, namun juga menghancurkan harapan akan stabilitas kawasan yang sangat dibutuhkan oleh semua pihak,” demikian isi pernyataan resmi Kemlu Bahrain.

Seruan kepada Dewan Keamanan PBB

Sebagai respons atas eskalasi yang terjadi, Bahrain secara resmi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengadakan pertemuan darurat. Manama berharap forum internasional tertinggi itu dapat mengambil langkah nyata untuk mengakhiri aksi militer sepihak dan memberikan efek jera terhadap para pelaku agresi.

Permintaan pertemuan darurat tersebut bukan hanya simbolis. Bahrain ingin memastikan bahwa mekanisme tanggung jawab internasional berjalan, sehingga setiap pelanggaran terhadap kedaulatan dan perdamaian dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum internasional.

Selain itu, Kerajaan Bahrain dalam pernyataannya menegaskan kembali hak fundamentalnya untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dari segala bentuk ancaman eksternal. Penegasan ini menjadi isyarat bahwa Manama tidak akan tinggal diam jika aksi serupa kembali terjadi di masa depan.

Seruan ini muncul di tengah kondisi geopolitik kawasan yang masih rapuh pasca-gelombang ketegangan di Laut Merah dan episentrum konflik lainnya. Dengan langkah Bahrain ini, diharapkan Dewan Keamanan mampu mengekang potensi konflik berskala lebih luas yang bisa ikut menyeret negara-negara tetangga.