Profil Kinerja Bupati Bantaeng Ilham Azikin Dua Periode

Profil Kinerja Bupati Bantaeng Ilham Azikin Dua Periode

Ilham Azikin adalah figur yang menahkodai Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sejak 26 September 2018 dan kembali terpilih untuk periode kedua pada 2023 hingga 2028. Sebelum memimpin daerah berjuluk “Butta Toa” ini, ia berlatar belakang birokrat murni yang menghabiskan nyaris tiga dekade karirnya di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebelum memutuskan pensiun dini untuk bertarung di Pilkada 2018. Kemenangannya saat itu menjadi titik balik perjalanan karirnya dari seorang teknokrat menjadi kepala daerah.

Profil dan Latar Belakang

Lahir di Bantaeng pada 12 Oktober 1973, Ilham Azikin menempuh pendidikan dasar hingga menengah di kota kelahirannya. Selanjutnya ia menimba ilmu di Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang kini menjadi bagian dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Makassar, jenjang Diploma III. Ia kemudian meraih gelar sarjana dari Universitas Hasanuddin, Makassar, dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Karir birokrasinya dimulai dari jabatan staf, Camat Bantaeng, Camat Gantarangkeke, hingga menempati sejumlah posisi strategis seperti Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Asisten, dan puncaknya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bantaeng pada 2014–2018. Ia tidak terafiliasi kuat dengan satu partai politik tertentu; pada Pilkada 2018 ia diusung oleh koalisi besar Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS dengan pasangan H. Sahabuddin. Kala itu, pasangan ini meraih suara dominan sebesar 58,5%. Lima tahun kemudian, pada Pilkada 2023, Ilham Azikin kembali maju dengan dukungan hampir seluruh partai parlemen—kali ini menggandeng Andi Muhammad Yasin, mantan Ketua DPRD Bantaeng dari Partai Golkar, dan memenangkan kontestasi dengan mulus.

Program Unggulan dan Kinerja

Di bawah kepemimpinan Ilham Azikin, program pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan infrastruktur. Salah satu program yang paling dirasakan masyarakat adalah Bantaeng Sehat, di mana pemerintah daerah mendorong capaian Universal Health Coverage (UHC) dengan memberikan jaminan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu serta meningkatkan fasilitas layanan primer di 46 desa dan 21 kelurahan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Bantaeng, prevalensi balita stunting di kabupaten ini turun signifikan dari 25,8 persen pada 2021 menjadi 17,9 persen pada 2024, melampaui target nasional. Capaian ini didukung oleh integrasi intervensi spesifik dan sensitif seperti posyandu prima, program bapak asuh anak stunting, dan bantuan pangan lokal berbasis kelor dan ikan.

Di sektor infrastruktur, hingga akhir 2024 panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat dari 63 persen menjadi 81,4 persen. Pembangunan ini tidak hanya menyasar jalan antar-kecamatan seperti poros Bantaeng–Lompobattang, tetapi juga meratakan akses ke kawasan wisata seperti Pantai Seruni dan permukiman nelayan di Bissappu. Pemerintah juga meluncurkan Bantaeng Smart Village yang menghubungkan 15 desa dengan jaringan internet gratis dan pusat layanan administrasi digital. Hasilnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bantaeng naik dari 68,49 pada 2020 menjadi 72,13 pada 2024, sementara persentase penduduk miskin menyusut dari 10,21 persen menjadi 8,98 persen dalam periode yang sama menurut data Badan Pusat Statistik.

Kontroversi dan Tantangan

Kinerja Ilham Azikin tidak sepenuhnya bebas dari kritik. Sejumlah kalangan masyarakat sipil menyoroti lambatnya penanganan persoalan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Panaikang yang memicu protes warga sekitar pada 2023. Serikat buruh lokal juga sempat menyuarakan kekecewaan atas implementasi kebijakan upah minimum kabupaten yang dianggap tidak sejalan dengan komitmen pengentasan kemiskinan. Di internal pemerintahan, tantangan terbesar justru datang dari ketergantungan fiskal yang masih tinggi—Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bantaeng hanya menyumbang sekitar delapan persen terhadap total APBD pada 2024, sehingga goncangan dana transfer pusat sangat terasa saat pandemi COVID-19 memaksa realokasi anggaran. Meski demikian, tidak ada kasus hukum serius atau temuan korupsi besar yang menjerat sang bupati secara langsung, dan laporan keuangan daerah justru meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam tahun berturut-turut.

Penilaian dan Prospek

Secara objektif, Ilham Azikin mampu mentransformasi pengalaman teknokratisnya menjadi stabilitas tata kelola dan perbaikan indikator makro pembangunan. Stabilitas politik yang terjaga, koalisi lintas partai yang solid, serta pendekatan birokratik yang berbasis data membuat program-programnya relatif minim guncangan ideologis. Prospek ke depan, dengan batasan masa jabatan yang akan habis pada 2028, nama Ilham Azikin mulai disebut-sebut dalam bursa pencalonan legislator DPR RI dapil Sulawesi Selatan III atau bahkan sebagai calon wakil gubernur pada Pilgub mendatang. Reputasinya sebagai kepala daerah dua periode dengan rekam jejas fiskal yang bersih menjadi modal politik berharga, meskipun ia masih perlu mendorong kemandirian fiskal daerah agar Bantaeng tidak semata bersandar pada transfer pusat.