Bima Arya Tegaskan ASN Harus Punya Empati dan Jiwa Melayani

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa transformasi pelayanan publik harus dimulai dari perubahan pola pikir aparatur sipil negara (ASN). Dalam laporan yang diterima Warkini.com, Rabu (24/6/2026), Bima menyebut penguatan orientasi pelayanan, empati, dan inovasi menjadi kunci utama agar ASN mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih responsif.

Menurut Bima, selama ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh para ASN, terutama di lingkungan pemerintah daerah, adalah memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berpijak pada semangat melayani, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.

Public Servant, Bukan Sekadar Jabatan

"Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua atau kita semua adalah public servant atau pelayanan publik. Itu persoalan utama bagi seluruh kepala daerah yang baru," ujar Bima.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan. Bima menegaskan, tanpa adanya orientasi pelayanan yang kuat, target SPM akan sulit tercapai karena ASN kehilangan kepekaan terhadap permasalahan riil yang dihadapi warga.

Inovasi dan Empati Jadi Kunci

Wamendagri juga menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam pelayanan publik. Ia meminta setiap instansi pemerintah tidak terjebak dalam cara kerja yang monoton. Kehadiran teknologi, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, bukan justru menambah kerumitan birokrasi. Empati menjadi fondasi agar inovasi yang dihadirkan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas nasional.

Bima berharap para kepala daerah yang baru dilantik dapat segera menginternalisasi semangat melayani ini. "Kalau orientasi melayani ini sudah tertanam, maka inovasi dan empati akan tumbuh dengan sendirinya," tutupnya.

Bima juga mengingatkan bahwa pelayanan publik yang prima akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mempercepat pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap ASN harus memiliki jiwa melayani yang tulus, bukan sekadar formalitas birokrasi, agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.