BRICS Kecam Pajak Karbon Uni Eropa sebagai Kebijakan Proteksionis

Kelompok negara ekonomi berkembang BRICS kembali menegaskan penolakannya terhadap pajak karbon perbatasan yang diberlakukan Uni Eropa. Dalam pernyataan bersama yang dirilis setelah pertemuan para menteri lingkungan negara-negara BRICS pada Selasa (18 Agustus), kebijakan Brussel itu dikecam keras sebagai langkah yang "unilateral, punitif, diskriminatif, dan proteksionis".

Pernyataan tersebut lahir dari pertemuan yang dihadiri perwakilan India, China, Rusia, Afrika Selatan, dan Brasil. Kelima negara itu selama ini menjadi pemasok utama berbagai komoditas ke pasar Eropa, sehingga kebijakan baru itu dinilai berpotensi besar mengubah peta perdagangan global dan merugikan produsen di negara berkembang.

Para menteri lingkungan BRICS menyebut mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan (CBAM) sebagai "hambatan dagang baru yang menyamar sebagai kebijakan iklim".

Pertemuan para menteri lingkungan tersebut menjadi panggung bagi negara-negara BRICS untuk menyatukan sikap menghadapi kebijakan iklim sepihak yang dianggap mengabaikan prinsip common but differentiated responsibilities, yakni tanggung jawab bersama namun berbeda antara negara maju dan negara berkembang.

Apa Itu Pajak Karbon Perbatasan Uni Eropa?

CBAM merupakan instrumen yang mulai berlaku pada Desember lalu. Mekanisme ini mewajibkan importir di Uni Eropa untuk membayar bea atas emisi karbon yang terkandung dalam produk impor tertentu, seperti baja, semen, aluminium, pupuk, dan listrik. Kebijakan ini dirancang untuk mencegah fenomena yang dikenal sebagai carbon leakage, yakni perpindahan industri Eropa ke negara-negara dengan aturan lingkungan yang lebih longgar.

Namun, bagi negara berkembang, CBAM dinilai sebagai beban ganda. Di satu sisi, mereka harus menanggung biaya tambahan untuk menembus pasar Eropa. Di sisi lain, mereka justru menjadi pihak yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim yang sebagian besar disumbang oleh negara-negara maju.

Tuntutan Pendanaan Iklim bagi Negara Berkembang

Selain mengecam CBAM, pertemuan itu juga menghasilkan tuntutan agar negara-negara maju meningkatkan dukungan finansial bagi negara berkembang dalam menghadapi dampak perubahan iklim. BRICS menilai komitmen pendanaan iklim yang ada selama ini jauh dari cukup dan kerap tidak tepat sasaran.

Menurut para menteri lingkungan BRICS, pendanaan tersebut harus diperluas, tidak hanya untuk mitigasi emisi, tetapi juga untuk adaptasi dan pemulihan kerugian akibat bencana alam yang kian sering melanda negara-negara berkembang.

Ancaman Langkah Balasan Dagang

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah apakah BRICS akan merespons dengan kebijakan serupa yang menyasar ekspor Uni Eropa. Sejumlah pengamat menilai kemungkinan itu terbuka lebar, terutama jika Uni Eropa tidak mengubah sikapnya terhadap kritik yang dilontarkan negara-negara berkembang.

India dan China, misalnya, tengah mengkaji dampak CBAM terhadap produk baja dan aluminium mereka. Rusia, yang merupakan salah satu pengekspor baja dan pupuk terbesar ke Eropa, juga telah berulang kali mengancam akan mengambil langkah pembalasan.

Pakar perdagangan internasional memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa memicu perang dagang baru di antara blok-blok ekonomi terbesar dunia, tepat di saat ekonomi global masih rapuh akibat fragmentasi geopolitik yang semakin dalam.

Uni Eropa Membela Kebijakannya

Uni Eropa sejauh ini membela CBAM sebagai bagian integral dari ambisi netralitas karbonnya pada 2050. Brussel menegaskan bahwa mekanisme tersebut berlaku sama bagi semua mitra dagang sehingga tidak bersifat diskriminatif.

Meski demikian, kritik BRICS menunjukkan bahwa kebijakan iklim unilateral yang diterapkan tanpa konsensus global justru berisiko memicu resistensi dan melemahkan kerja sama internasional. Alih-alih mempercepat transisi hijau, CBAM berpotensi memperdalam jurang antara negara maju dan berkembang.

• CBAM mencakup produk baja, semen, aluminium, pupuk, dan listrik.
• BRICS menuntut pendanaan iklim yang lebih besar bagi negara berkembang.
• Rusia dan India berpotensi mengambil langkah balasan dagang.
• Uni Eropa membela CBAM sebagai bagian dari target nol emisi 2050.

Ke depan, sikap BRICS akan menjadi ujian besar bagi kepemimpinan iklim Uni Eropa. Jika tidak ditemukan jalan tengah, sengketa pajak karbon ini berpotensi menjadi salah satu titik retak terbesar dalam tata kelola perdagangan dan iklim global.