Buruh Waswas Wacana Kemasan Rokok Polos Berujung PHK

Serikat buruh mengecam rencana penerapan kemasan polos (plain packaging) untuk produk rokok yang tengah diusulkan dalam sebuah regulasi kesehatan. Mereka menilai kebijakan tersebut bukan hanya sekadar mengubah tampilan bungkus rokok, melainkan ancaman serius bagi kelangsungan industri hasil tembakau (IHT) dan jutaan pekerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini. Warkini.com melaporkan, wacana tersebut muncul dalam pembahasan aturan yang mengatur peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau serta rokok elektronik. Para pekerja khawatir jika kemasan seragam diterapkan, daya tarik produk legal akan menurun drastis, produksi bisa terkontraksi, dan pada akhirnya memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY), Waljid Budi Lestarianto, menegaskan bahwa kebijakan ini harus dianalisis secara komprehensif. Menurutnya, industri tembakau adalah ekosistem besar yang menopang kehidupan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani tembakau dan cengkeh di daerah perdesaan, buruh linting rokok, karyawan pabrik, pekerja industri percetakan kemasan, sektor distribusi dan logistik, hingga para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional. Setiap perubahan regulasi yang mendadak dan tidak mempertimbangkan faktor sosial-ekonomi berpotensi menciptakan gelombang pengangguran baru.

"Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, industri hasil tembakau menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri legal harus dihitung secara menyeluruh dampaknya terhadap lapangan kerja, investasi, dan penerimaan negara," kata Waljid, dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Dampak Luas bagi Ekonomi dan Ancaman Rokok Ilegal

Selain risiko terhadap lapangan kerja, para buruh juga memperingatkan bahwa kemasan polos bisa membuka peluang maraknya peredaran rokok ilegal. Tanpa diferensiasi merek yang jelas, konsumen akan kesulitan membedakan produk legal dan produk yang diselundupkan atau diproduksi tanpa izin. Kondisi ini justru bisa merugikan negara melalui berkurangnya penerimaan cukai dan pajak. Dampaknya juga akan dirasakan oleh industri penunjang lainnya, termasuk perusahaan percetakan dan pemasok bahan baku kemasan yang ikut andil dalam rantai pasok nasional.

Oleh karena itu, serikat buruh menyerukan agar pemerintah meninjau ulang rencana tersebut dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mereka berharap setiap kebijakan kesehatan masyarakat tidak dibuat dengan mengorbankan nasib jutaan pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Media kami memantau bahwa diskusi mengenai regulasi ini masih berlangsung dan menjadi sorotan berbagai kalangan, baik dari sektor kesehatan maupun industri. Keseimbangan antara upaya pengendalian tembakau dan perlindungan terhadap lapangan kerja menjadi tantangan utama yang harus dijawab bersama.