Dewan Keamanan PBB Bentuk Komite Administrasi Gaza, Hamas Bubar

Dasar Hukum dan Pembentukan

Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) resmi dibentuk pada Januari 2026 melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Resolusi ini merupakan pilar utama dari rencana perdamaian 20 poin yang digagas dan didukung penuh oleh Amerika Serikat, dengan target mengakhiri perang berkepanjangan Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil sejak 2023.

Pembentukan NCAG terjadi beberapa pekan setelah pemerintahan Hamas menyatakan pembubaran diri secara resmi, membuka jalan bagi transisi kekuasaan sipil di bawah mandat internasional. Resolusi 2803 disahkan dengan 14 suara mendukung dan satu suara abstain, menegaskan konsensus global bahwa Gaza memerlukan mekanisme administratif baru yang inklusif dan bebas dari kendali faksi bersenjata.

Struktur dan Mandat NCAG

NCAG bukanlah pemerintahan permanen, melainkan badan administrasi transisi yang dirancang beroperasi selama maksimal 24 bulan. Komite ini diisi oleh 15 anggota yang mewakili tiga kelompok utama:

• Teknokrat independen asal Gaza, diseleksi melalui panel PBB;
• Perwakilan Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas;
• Tokoh masyarakat sipil dari berbagai latar belakang politik non‑Hamas, termasuk perwakilan perempuan dan kelompok minoritas.

Mandat NCAG mencakup pemulihan layanan dasar—air bersih, listrik, kesehatan, dan pendidikan—serta mempersiapkan kerangka kerja bagi pemilu lokal yang akan diselenggarakan setelah dua tahun masa transisi. Semua pendanaan operasional diawasi oleh Kantor PBB untuk Layanan Proyek (UNOPS) untuk memastikan transparansi dan mencegah korupsi.

Rencana Perdamaian 20 Poin

Resolusi 2803 adalah bagian dari paket “Gaza Peace & Reconstruction Initiative” yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden AS periode kedua. Poin‑poin utama dalam rencana tersebut, selain pembentukan NCAG, antara lain:

• Gencatan senjata permanen antara Israel dan semua faksi bersenjata di Gaza;
• Penarikan penuh pasukan IDF dari zona penyangga dalam tiga tahap yang diverifikasi UNIFIL‑Gaza;
• Program rekonstruksi senilai USD 53 miliar yang didanai konsorsium donor Tel Aviv‑Riyadh‑Brussels;
• Penghapusan blokade maritim dan udara Gaza secara bertahap;
• Pembentukan mekanisme akuntabilitas krisis pasca‑perang yang melibatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Menteri Luar Negeri AS dalam pernyataannya menyebut NCAG sebagai “babak pertama dari kemerdekaan administratif Gaza yang sejati.”

“Dewan Keamanan tidak hanya mengakhiri perang, tetapi juga meletakkan fondasi bagi negara Palestina yang berfungsi dan berdaulat—dimulai dari Gaza yang stabil dan inklusif,” ujar Menlu AS di markas PBB, New York, Selasa (6/1).

Tantangan dan Skeptisisme

Meski disambut baik oleh Uni Eropa dan Liga Arab, sejumlah pengamat Timur Tengah memperingatkan bahwa NCAG menghadapi ujian berat sejak hari pertama. Persoalan seperti keberadaan sisa persenjataan Hamas yang belum sepenuhnya dimusnahkan atau diserahkan, penolakan sebagian kelompok pemukim Israel terhadap penarikan IDF, serta manajemen blokade yang akan dibuka bertahap menimbulkan potensi pembangkangan.

Selain itu, kritik muncul dari elemen aktivis pro‑Palestina di media sosial yang menganggap NCAG hanya “pemerintahan boneka” donor kapitalis. Tagar #GazaNotForSale sempat menjadi trending topik di Twitter/X (kini X) selama dua hari pasca‑pengesahan resolusi.

Langkah Awal NCAG

Sesi perdana NCAG dijadwalkan pertengahan Februari 2026 di Kompleks UNRWA, Kota Gaza, dengan agenda prioritas: mendata kerusakan infrastruktur sipil pasca‑gencatan senjata dan memulai rekrutmen 5.000 pegawai administrasi baru dari penduduk setempat. Kepala UNOPS menegaskan bahwa kontrak rekonstruksi terbuka untuk perusahaan lokal dan internasional melalui lelang daring transparan.

“Tidak boleh ada ruang untuk patronase atau politik dalam distribusi kontrak. Setiap dolar harus bisa dilacak oleh publik,” tegas Sekretaris Jenderal PBB dalam konferensi pers virtual.

Bagi warga Gaza yang telah hidup di bawah blokade dan konflik berkepanjangan, NCAG menawarkan secercah harapan—sekaligus keraguan akan implementasinya. Apakah komite ini akan menjadi awal kebangkitan Gaza yang mandiri, atau sekadar perpanjangan tangan kekuatan eksternal? Dua tahun ke depan akan memberikan jawabannya.