Dirjen Imigrasi Pimpin Langsung Dialog Strategis DGICM-Australia di Siem Reap

Siem Reap, Warkini.com – Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Hendarsam Marantoko, memimpin jalannya diskusi dalam forum Konsultasi DGICM ke-21 bersama Australia yang digelar di Siem Reap, Kamboja. Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan bagian integral dari rangkaian Pertemuan Pejabat Imigrasi dan Konsuler Tingkat Direktur Jenderal (DGICM) ke-29 dan pertemuan-pertemuan terkait lainnya.

Forum bilateral yang strategis ini diketuai secara bersama oleh Hendarsam Marantoko dari Indonesia dan Damien Kilner, First Assistant Secretary (Immigration) Department of Home Affairs Australia. Kedua pemimpin delegasi duduk sejajar untuk memandu diskusi, menunjukkan tingginya komitmen kedua negara dalam mendorong kerja sama keimigrasian di kawasan.

Konsultasi DGICM + Australia secara resmi bertujuan untuk mempererat dan mengonsolidasikan kolaborasi di bidang keimigrasian antara negara-negara anggota ASEAN dan Australia. Tiga pilar utama yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan kali ini meliputi percepatan dan pengamanan mekanisme pertukaran informasi, penguatan tata kelola keamanan perbatasan, serta penanganan kejahatan lintas negara yang semakin kompleks dan membutuhkan respons kolektif.

"Sinergi antara negara-negara anggota ASEAN dengan Australia adalah keniscayaan. Stabilitas kawasan hanya dapat kita jaga jika kita secara bersama-sama membangun sistem keimigrasian yang responsif, adaptif, dan saling terhubung. Pertemuan ini adalah bukti nyata bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan mobilitas manusia dan kejahatan transnasional,"

tegas Hendarsam di hadapan para delegasi.

Dalam diskusi yang berlangsung intensif, para delegasi saling bertukar pandangan mengenai modus-modus terbaru penyelundupan manusia, perdagangan orang, pemalsuan dokumen perjalanan, hingga peningkatan kapasitas deteksi di pintu-pintu masuk negara. Pengalaman Australia dalam pengelolaan sistem Advance Passenger Information (API) dan Passenger Name Record (PNR) menjadi salah satu referensi penting yang dibedah bersama untuk diadaptasi oleh negara-negara ASEAN.

Sebagai negara dengan volume lalu lintas perlintasan internasional yang tinggi dan posisi geografis yang strategis, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mendorong terwujudnya platform berbagi data yang aman dan real-time antarnegara. Langkah ini dinilai krusial untuk memotong rantai kejahatan lintas batas yang kerap memanfaatkan celah koordinasi antarinstansi keimigrasian.

Pertemuan yang berlangsung di bawah payung kerja sama ASEAN-Australia ini juga menyoroti pentingnya standardisasi prosedur pemeriksaan keimigrasian di seluruh negara partisipan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan interoperabilitas sistem teknologi informasi. Hendarsam menekankan bahwa Indonesia siap berbagi praktik terbaik, terutama dalam implementasi pemeriksaan keimigrasian berbasis biometrik dan otomasi yang telah diterapkan di sejumlah bandara dan pelabuhan internasional di Tanah Air.

Damien Kilner dari pihak Australia menyambut baik komitmen Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. “Kemitraan ini bukan hanya soal berbagi informasi, tetapi tentang membangun arsitektur keamanan kawasan yang kokoh,” ujarnya dalam salah satu sesi diskusi. Australia sendiri memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas dan keamanan mobilitas manusia di kawasan Asia Tenggara mengingat hubungan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata yang intensif dengan negara-negara tetangganya.

Laporan tim Warkini.com dari Siem Reap menyebutkan bahwa forum ini menjadi salah satu sesi paling produktif dalam sejarah konsultasi DGICM-Australia. Sejumlah rencana aksi konkret berhasil disusun dan akan segera ditindaklanjuti melalui pertemuan teknis di tingkat kelompok kerja, termasuk penyelarasan regulasi pertukaran data keimigrasian dan pelaksanaan pelatihan bersama untuk petugas garda depan. Para delegasi sepakat bahwa keberhasilan forum ini bergantung pada kecepatan implementasi dan keberlanjutan komunikasi di antara negara-partisipan.