Dirjen Pajak Soroti Kerancuan Aturan Pajak di Balik Program MBG

Warkini.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyoroti adanya potensi kehilangan penerimaan negara atau potential loss dari implementasi sejumlah program prioritas pemerintah. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini dijalankan melalui Badan Gizi Nasional.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa potensi penerimaan yang hilang itu terutama disebabkan oleh kerancuan penerapan kebijakan perpajakan di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang dipantau media kami secara daring, Jumat (18/6/2026).

“Kalau kita bicara tantangan dan dinamika dalam mengawal program pemerintah, ada risiko potential loss tentu, sehubungan dengan implementasi sejumlah program prioritas seperti Badan Gizi Nasional. Ini ada beberapa kerancuan kebijakan kalau saya bilang,” ujar Bimo.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, kerancuan ini muncul karena belum adanya keseragaman pemahaman antara pelaksana program di daerah, penyedia barang dan jasa, serta otoritas pajak terkait aspek perpajakan dalam rantai pasok MBG. Misalnya, pembebasan atau keringanan pajak yang seharusnya melekat pada program strategis nasional masih menimbulkan multitafsir, sehingga membuka celah bagi potensi penerimaan yang tidak tertagih secara optimal.

Selain MBG, Bimo juga menyinggung program prioritas lain yang turut memiliki risiko serupa, tanpa merinci lebih jauh. Ia menekankan bahwa DJP akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar setiap program pemerintah tetap berjalan sesuai koridor aturan perpajakan yang benar, sekaligus meminimalkan potensi kehilangan penerimaan negara yang seharusnya bisa diamankan.

Tim media kami mencatat, program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan secara nasional ini melibatkan anggaran besar dan aktivitas transaksi yang sangat masif, mulai dari pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga penyajian di ribuan titik layanan. Dengan cakupan seluas itu, potensi selisih pajak—baik PPN maupun PPh—bisa menjadi signifikan jika tidak ditata dengan kebijakan yang jelas dan terpadu.

Pengamat perpajakan yang dihubungi terpisah menyebut bahwa setiap program populis dengan skema pembiayaan negara mesti dilengkapi dengan panduan implementasi perpajakan yang detail. Tanpa itu, risiko sengketa pajak dan kebocoran penerimaan menjadi besar. DJP diharapkan segera menerbitkan pedoman teknis untuk menghindari kerancuan serupa di masa mendatang.

Hingga berita ini diturunkan, Badan Gizi Nasional belum memberikan pernyataan resmi menanggapi sorotan dari DJP tersebut. Media kami akan terus memantau perkembangan koordinasi antarlembaga demi memastikan program MBG berjalan transparan dan tetap menjaga hak penerimaan negara.