DPR dan Pemerintah Bentuk Satgas Mitigasi PHK, Dasco Pimpin Rapat Koordinasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi antara pihak legislatif, pemerintah, dan perwakilan buruh untuk merumuskan langkah antisipasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026) ini menandai pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang akan menangani isu ketenagakerjaan tersebut.

Selain Dasco, hadir pula Wakil Ketua DPR lainnya Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta perwakilan dari desk Tenaga Kerja Polri. Dari kalangan pekerja, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, turut duduk dalam forum tersebut.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR dan tadi rapat diikuti oleh Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Andi Gani dan desk Tenaga Kerja Polri dan Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh," ujar Dasco dalam konferensi pers usai rapat.

Keterlibatan lintas pemangku kepentingan ini menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi pekerja dari gelombang PHK yang dikhawatirkan terjadi akibat dinamika ekonomi dan industri. Satgas yang dibentuk diharapkan dapat memonitor perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan PHK, sekaligus merancang strategi mitigasi seperti pelatihan ulang, penempatan kerja, atau intervensi kebijakan.

Kolaborasi Pemerintah dan Buruh

Kehadiran Andi Gani dan Said Iqbal menandai terbukanya jalur komunikasi langsung antara pemerintah dan serikat buruh. Dalam beberapa kesempatan, serikat buruh sempat menyuarakan kekhawatiran atas maraknya PHK di masa transisi ekonomi. Rapat ini diharapkan menjadi titik awal untuk mengkoordinasikan data dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan pekerja.

Mensesneg Prasetyo Hadi, selaku ketua satgas, akan menjadi ujung tombak koordinasi antar kementerian dan lembaga. Sementara itu, Desk Tenaga Kerja Polri berperan dalam memastikan keamanan dan ketertiban saat terjadi aksi unjuk rasa buruh, serta membantu proses mediasi jika muncul perselisihan industrial. Dengan adanya sinergi ini, pemerintah optimistis dapat menekan angka PHK dan menjaga iklim investasi yang sehat.

Sejumlah poin penting yang dibahas mencakup pemetaan industri yang paling rentan, penyusunan protokol penanganan PHK massal, serta percepatan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Media kami memperoleh informasi bahwa rapat akan ditindaklanjuti dengan pertemuan teknis di tingkat kementerian untuk merinci rencana aksi satgas.

Demikian laporan Warkini.com dari Gedung DPR RI, Jakarta. Pantau terus perkembangan isu ketenagakerjaan ini hanya di Warkini.com.