DPR Gelar Rapat Koordinasi Darurat, Respons Cepat Atas Laporan Ancaman PHK Massal Buruh

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bergerak cepat merespons laporan mengenai ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi menerpa ribuan buruh. Sebagai langkah antisipasi, Dasco mengumumkan pihaknya akan segera menggelar rapat koordinasi (rakor) intensif yang melibatkan para pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kepastian mengenai rapat penting ini disampaikan langsung oleh Dasco di sela-sela kegiatannya di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6/2026). Rencananya, pertemuan strategis lintas sektor ini akan dilaksanakan pada Jumat pekan ini. Tujuan utama dari rakor tersebut adalah mencari solusi konkret untuk meredam potensi badai PHK yang kian meresahkan kalangan pekerja, sekaligus memastikan iklim industri tetap kondusif di tengah tekanan ekonomi.

"Kami dalam waktu dekat, insyaallah Jumat, kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder. Termasuk satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu," ujar Dasco kepada awak media.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa DPR tidak tinggal diam. Dalam rakor nanti, satuan tugas (satgas) khusus yang telah dibentuk pemerintah untuk memitigasi isu PHK akan dilibatkan secara penuh. Dasco menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan sektor swasta dalam menghadapi situasi ketenagakerjaan yang diprediksi akan semakin dinamis. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kebijakan sepihak yang merugikan hak-hak buruh tanpa melalui dialog yang matang.

Pertemuan Khusus dengan Bos Pertamina

Selain menginisiasi rakor besar, Sufmi Dasco juga mengagendakan pertemuan khusus yang tak kalah krusial. Dijadwalkan pada Rabu besok, ia akan bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. Pertemuan ini bersifat sangat spesifik dan mendesak, yakni membahas secara detail ancaman PHK terhadap 55 ribu buruh di kawasan Bekasi.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, ancaman PHK massal tersebut merupakan imbas langsung dari kebijakan kenaikan harga gas. Kebijakan yang menyasar sektor industri ini dinilai memberatkan pelaku usaha, khususnya di kawasan padat karya seperti Bekasi, sehingga memicu rencana efisiensi besar-besaran. Dasco berharap dalam pertemuan tersebut dapat ditemukan titik temu agar beban industri tidak ditimpakan sepenuhnya kepada nasib para buruh. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir memberikan perlindungan, baik bagi iklim investasi maupun kesejahteraan pekerja.