Dua Klaim Hoaks: Belanja Kopdes dan Perampasan Aset Dibantah

Maraknya informasi keliru di media sosial kembali memicu kebingungan di tengah masyarakat. Dua isu yang sempat viral dalam beberapa pekan terakhir adalah imbauan Natalius Piga agar masyarakat rutin berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa (Kopdes), serta klaim bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui aturan perampasan aset koruptor yang justru tidak berlaku bagi mantan presiden. Tim Cek Fakta Warkini.com melakukan verifikasi terhadap kedua klaim tersebut dan menemukan bahwa keduanya tidak didukung bukti resmi.

Hoaks Pertama: Imbauan Belanja di Kopdes Sebesar Rp1 Juta Per Bulan

Klaim yang beredar menyebutkan bahwa Natalius Piga, seorang aktivis atau tokoh masyarakat, meminta setiap warga untuk menyisihkan Rp1 juta setiap bulan untuk berbelanja di Kopdes. Informasi ini menyebar melalui pesan berantai dan unggahan di platform X dan Facebook. Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Natalius Piga yang mendukung klaim tersebut. Berdasarkan penelusuran arsip pidato dan wawancara publik Piga, tidak ada seruan semacam itu. "Kami tidak menemukan bukti bahwa Natalius Piga pernah menyampaikan imbauan nominal tertentu secara terbuka," ujar analis komunikasi dari Universitas Indonesia, Dr. Rini Setiawati.

Lebih lanjut, Kopdes sendiri merupakan unit usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan memiliki plafon transaksi yang beragam. Memaksa masyarakat berbelanja dalam jumlah tetap justru bertentangan dengan prinsip koperasi yang sukarela. Tabel berikut membandingkan klaim dan fakta:

Hoaks Kedua: Aturan Perampasan Aset Tak Berlaku untuk Mantan Presiden

Klaim kedua yang juga ramai diperbincangkan adalah bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, namun aturan tersebut secara khusus tidak berlaku bagi mantan presiden. Artikel yang beredar bahkan menyertakan kutipan palsu dari pernyataan resmi. Faktanya, hingga saat ini RUU Perampasan Aset masih dalam tahap pembahasan di DPR dan belum disahkan. "Tidak ada pasal pengecualian untuk jabatan tertentu dalam draf yang beredar," tegas pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Andi Hamzah.

Tim Cek Fakta juga mengonfirmasi ke Sekretariat Negara. Mereka menyatakan bahwa Presiden Jokowi belum menandatangani undang-undang terkait perampasan aset koruptor karena proses legislasi belum rampung. Klaim bahwa aturan tidak berlaku bagi mantan presiden adalah murni disinformasi yang bertujuan menimbulkan persepsi negatif terhadap proses hukum di Indonesia. Berikut timeline singkat:

1. Februari 2025: RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas prioritas.
2. Maret 2025: Beredar klaim palsu tentang pengecualian mantan presiden.
3. April 2025: Sekretariat Negara memberikan klarifikasi bahwa klaim tersebut tidak benar.

Kesimpulan: Masyarakat Diminta Verifikasi Sebelum Menyebarkan

Dari hasil penelusuran, kedua informasi yang beredar luas di media sosial tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warkini.com mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi silang sebelum membagikan informasi sensitif, terutama yang menyangkut kebijakan publik dan tokoh nasional. Jangan mudah percaya pada pesan berantai tanpa sumber resmi.