Marak Hoaks Pejabat di Medsos, Gibran dan Bahlil Jadi Sasaran

Jagat media sosial Indonesia kembali diramaikan oleh gelombang hoaks yang menyasar pejabat negara. Dalam sepekan terakhir, dua konten manipulatif viral di platform Facebook dan sejumlah situs berita abal-abal. Konten pertama memanipulasi video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah-olah membagikan bantuan dana kepada masyarakat. Konten kedua memalsukan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang rencana denda Rp 20 juta bagi warga yang tidak mematikan kulkas di malam hari.

Tim cek fakta dari sejumlah media independen bergerak cepat menelusuri kedua konten tersebut. Hasilnya, keduanya dipastikan masuk kategori hoaks berbasis manipulasi konteks danfabricated quote—yakni modus disinformation yang kerap digunakan untuk membangun citra negatif terhadap pejabat tertentu. Fenomena ini dinilai sebagai bagian dari pola systematic disinformation yang menyasar tokoh-tokoh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kasus Pertama: Video Manipulasi Gibran

Konten pertama yang ramai beredar di Facebook menampilkan potongan video Wakil Presiden Gibran dalam kegiatan seremonial penyerahan bantuan. Akun penyebar menambahkan narasi provokatif dengan caption yang menyebut bahwa Gibran "membagikan dana bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat." Video tersebut diambil dari konteks berbeda—yakni momen peluncuran program sosial resmi yang telah terjadwal—kemudian diberi label menyesatkan.

"Video itu adalah rekaman asli dari kegiatan resmi, namun ditambahkan narasi palsu untuk mengelabui penonton. Tidak ada pernyataan spesifik Gibran tentang pembagian dana sebagaimana ditulis dalam caption," tegas analis media sosial dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO).

Berdasarkan analisis metadata dan pencocokan visual, video tersebut merupakan potongan dari acara penyerahan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan pada awal 2025. Tim cek fakta menemukan bahwa narasi "dana bantuan" dalam caption tidak memiliki dasar dari pernyataan resmi Gibran maupun pihak Sekretariat Wakil Presiden.

Kasus Kedua: Fabricated Quote Bahlil

Konten kedua bahkan lebih berbahaya karena menyertakan kutipan palsu yang diklaim berasal dari pernyataan resmi Bahlil Lahadalia. Artikel viral tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan denda Rp 20 juta kepada masyarakat yang tidak mematikan kulkas pada malam hari sebagai bagian dari program efisiensi energi nasional.

• Klaim: Bahlil akan denda Rp 20 juta untuk warga yang tidak mematikan kulkas di malam hari
• Fakta: Tidak ada regulasi, pernyataan resmi, atau dokumen pemerintah yang mendukung klaim tersebut
• Modus: Fabricated quote dengan menyisipkan konteks krisis energi global

Kementerian ESDM melalui juru bicara resminya memberikan klarifikasi bahwa tidak ada rencana kebijakan seperti itu. "Itu hoaks. Kementerian ESDM tidak pernah mengeluarkan pernyataan maupun rencana denda kepada masyarakat terkait penggunaan kulkas," tegas juru bicara dalam keterangan pers, Selasa (12/11).

Pola Serangan Disinformasi Pejabat Negara

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Ahmad Syarif, menilai bahwa serangan hoaks terhadap pejabat negara menunjukkan pola yang sistematis. Menurutnya, pemilihan Gibran dan Bahlil sebagai sasaran bukan kebetulan—keduanya merupakan tokoh kunci dalam kabinet Prabowo yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan ekonomi dan sosial.

"Hoaks terhadap pejabat bukan sekadar hiburan atau ekspresi ketidakpuasan. Ini adalah instrumen delegitimasi yang bertujuan membangun distrust publik terhadap pemerintah," ujar Dr. Ahmad Syarif dalam diskusi bertajuk 'Ancaman Disinformasi di Era Digital'.

Data dari Katadata Insight Center menunjukkan bahwa sepanjang 2024-2025, hoaks terkait pejabat negara mengalami peningkatan signifikan. Lebih dari 3.200 konten disinformasi terdeteksi beredar di platform media sosial, denganproporsi terbesar menyasar menteri bidang ekonomi dan wakil presiden.

Imbauan Literasi Digital untuk Masyarakat

Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Siber telah menerima laporan terkait kedua kasus tersebut. Penyidik tengah melakukan pelacakan terhadap akun-akun penyebar dan kemungkinan akan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan jika ditemukan unsur pidana.

MAFINDO bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai konten yang beredar di media sosial, terutama yang menyertakan klaim bombastis tentang kebijakan pemerintah. Langkah-langkah verifikasi sederhana yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memeriksa sumber asli melalui situs resmi kementerian atau lembaga negara
2. Membandingkan informasi dengan media arus utama yang memiliki kredibilitas terverifikasi
3. Menggunakan fitur cek fakta yang disediakan oleh platform media sosial
4. Melaporkan konten mencurigakan kepada admin platform atau pihak berwenang

Dengan meningkatnya kasus hoaks semacam ini, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan organisasi masyarakat sipil menjadi semakin krusial. Tanpa upaya kolektif tersebut, ruang digital Indonesia dikhawatirkan akan semakin dipenuhi oleh konten-konten manipulatif yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara.