E-Commerce Wajib Umumkan Biaya Layanan Naik Minimal 90 Hari Sebelumnya

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) resmi memperkenalkan aturan anyar yang akan mengubah cara platform e-commerce mengelola biaya layanan bagi para penjual. Melalui Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pemerintah menetapkan kewajiban bagi lokapasar digital untuk memberikan pemberitahuan kenaikan biaya layanan setidaknya 90 hari sebelum kebijakan efektif berlaku.

Kepastian Bagi Seller

Langkah ini disambut sebagai terobosan penting dalam arsitektur kemitraan digital yang lebih adil. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa ketentuan waktu 90 hari itu bukan sekadar imbauan, melainkan tertuang resmi dalam skema Kemitraan Berbasis Digital (KBD). Dalam perjanjian tersebut, seluruh potongan biaya, termasuk komisi dan layanan tambahan, sudah harus dicantumkan dengan transparan sejak awal. "Kami ingin memastikan tidak ada lagi perubahan tarif yang mendadak dan memberatkan pelaku usaha kecil. Semua harus jelas dalam KBD, sehingga seller bisa merencanakan bisnisnya dengan tenang," ujar Temmy di Jakarta.

"Ini bagian dari upaya melindungi UMKM agar tidak terkejut dengan kenaikan biaya yang tiba-tiba. KBD menjadi dokumen yang mengikat dan menjadi rujukan bila terjadi sengketa di kemudian hari."

Peraturan ini juga memperkuat posisi tawar usaha mikro dan kecil di tengah dominasi platform digital. Dengan wajib lapor 90 hari, para seller memiliki cukup waktu untuk mengevaluasi dampak biaya terhadap margin keuntungan, menyesuaikan harga jual, atau bahkan mempertimbangkan untuk beralih ke platform lain yang menawarkan struktur biaya yang lebih kompetitif. Warkini.com mencatat, sejumlah asosiasi pedagang daring telah menyuarakan keluhan atas fluktuasi biaya layanan yang terjadi tanpa pemberitahuan memadai dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya soal waktu, Permen UMKM 3/2026 juga mewajibkan platform untuk menyampaikan alasan kenaikan biaya secara tertulis dan memasukkan klausul perlindungan data serta sistem penyelesaian sengketa dalam KBD. Dengan demikian, setiap perubahan kebijakan harus dilandasi oleh justifikasi bisnis yang bisa diuji publik. Pemerintah berharap aturan ini dapat mendorong ekosistem e-commerce yang lebih sehat, di mana pertumbuhan platform tidak tercapai dengan mengorbankan keberlangsungan jutaan usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional.

Ke depan, Kementerian UMKM akan menggiatkan sosialisasi KBD ke seluruh daerah melalui dinas terkait dan komunitas usaha. Platform yang tidak mematuhi batas minimal 90 hari dalam pengumuman kenaikan biaya dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pembekuan layanan sementara. Langkah ini diyakini sebagai titik balik dalam menyeimbangkan relasi antara raksasa teknologi dan para pelaku UMKM di Tanah Air.