Eks Penyidik KPK Dukung Kortas Tipikor Polri Usut Korupsi Batu Bara Rp 5 T

Jakarta — Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang tengah mengusut dugaan korupsi pasokan batu bara senilai Rp5 triliun. Kasus ini diduga kuat menjadi pemicu terjadinya pemadaman listrik massal (blackout) di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan beberapa daerah lain di Indonesia.

Kepada tim redaksi Warkini.com, Yudi menegaskan bahwa skandal ini tidak mungkin terjadi hanya karena kelalaian teknis semata. Ia menduga kuat adanya aktor intelektual yang secara sistematis mengatur permainan curang dalam rantai pasok batu bara untuk pembangkit listrik.

"Curiga bahwa ini ada aktor intelektual korupsinya karena masif ke sejumlah PLTU dan mereka tidak berpikir dampaknya bagi masyarakat tetapi hanya bagi keuntungannya sendiri. Untuk itulah, harus dibongkar siapa saja pelaku korupsinya," ujar Yudi menukil keterangan yang diterima redaksi, Selasa (7/7/2026).

Desakan Ungkap Aktor Intelektual

Menurut Yudi, penanganan perkara ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Pola korupsi yang masif dan berlangsung lama menuntut aparat penegak hukum untuk membidik para perancang utama di balik layar. Dugaan sementara, praktik curang ini telah berlangsung sejak tahun 2018 dan terus berulang hingga menyebabkan krisis pasokan energi yang merugikan masyarakat luas.

Tim penyidik Kortas Tipikor Polri sebelumnya telah mengantongi sejumlah bukti permulaan yang mengarah pada indikasi markup harga, pemalsuan dokumen spesifikasi batu bara, serta pengaturan pemenang tender secara tidak wajar. Modus tersebut membuat pembangkit listrik menerima batu bara berkualitas rendah yang tidak sesuai standar, sehingga mengganggu operasional dan memicu blackout berkepanjangan.

Laporan yang dihimpun redaksi Warkini.com menyebutkan bahwa pemadaman listrik yang terjadi di Sumatera bagian utara dan beberapa wilayah lain bukan hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga mengancam keselamatan warga, terutama pasien rumah sakit dan layanan publik vital. Kerugian finansial akibat korupsi ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 triliun dari potensi kerugian negara yang lebih besar akibat hilangnya produktivitas.

Komitmen Penuntasan Kasus

Yudi Purnomo Harahap menekankan bahwa momentum dukungan publik terhadap Kortas Tipikor Polri harus dijaga. Ia berharap lembaga bentukan Kapolri tersebut mampu bekerja secara profesional, transparan, dan tidak ragu menjerat siapa pun yang terbukti bersalah, meskipun melibatkan nama-nama besar di sektor energi maupun pemerintahan.

"Ini ujian pertama yang besar bagi Kortas Tipikor pasca-pembentukannya. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan sekadar penetapan tersangka kecil, melainkan penangkapan aktor utama yang menikmati aliran uang haram dari penderitaan rakyat," tandasnya.

Pihak Kepolisian melalui Kortas Tipikor menyatakan akan mengusut tuntas dugaan korupsi ini dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan mengumpulkan seluruh alat bukti yang diperlukan. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah saksi dari kalangan perusahaan pemasok batu bara dan pejabat terkait telah menjalani pemeriksaan intensif. Publik pun berharap kasus ini menjadi tonggak pemulihan kepercayaan terhadap penegakan hukum di sektor energi nasional.