Fraksi Gerindra Bantah Isu Pengawasan Wapres Gibran: Tidak Ada Perintah Apapun

Jakarta, Warkini.com — Kabar simpang siur mengenai dugaan instruksi pengawasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan Fraksi Partai Gerindra DPR RI akhirnya mendapat bantahan tegas. Pihak fraksi menegaskan, tidak pernah ada rapat khusus yang membahas hal tersebut, apalagi perintah dari Ketua Fraksi Budi Djiwandono untuk memata-matai pergerakan Wapres.

Isu ini bermula dari sebuah pemberitaan yang kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial. Narasi yang beredar menyebutkan bahwa Budi Djiwandono dalam sebuah rapat tertutup meminta para anggota fraksi untuk mengawasi aktivitas Gibran. Klaim tersebut sontak memicu spekulasi liar tentang keretakan hubungan antara Gerindra dan Wapres yang notabene merupakan kader partai berlambang garuda itu.

Klarifikasi Resmi dari Sekretaris Fraksi

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, langsung memberikan klarifikasi untuk menepis isu yang dinilainya sengaja dihembuskan untuk memecah belah internal partai. Selasa (23/6/2026), ia menegaskan bahwa sebagai sekretaris yang selalu mengikuti dan ikut memimpin rapat-rapat fraksi, ia bisa memastikan tidak ada satu pun agenda yang menyinggung soal pengawasan terhadap Gibran.

“Saya selalu hadir dan ikut memimpin rapat-rapat di Fraksi Gerindra. Dan tidak ada perintah maupun pembahasan hal tersebut,” ujar Bambang.

Pernyataan ini sekaligus membantah habis narasi yang menyudutkan Budi Djiwandono sebagai otak di balik instruksi kontroversial itu. Bambang menekankan bahwa seluruh rapat fraksi berjalan transparan dan tidak pernah membahas isu sensitif yang dapat merusak keharmonisan internal partai maupun hubungan dengan pemerintahan.

Tidak Ada Celah untuk Isu Provokatif

Fraksi Gerindra menilai, tuduhan tersebut muncul tanpa dasar yang jelas dan hanya mengandalkan klaim sepihak dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Bambang menyayangkan penyebaran informasi yang belum terverifikasi itu bisa menimbulkan kegaduhan politik di tengah situasi nasional yang menuntut stabilitas.

“Ini murni isu yang sengaja dibuat untuk mengadu domba. Fraksi Gerindra solid, kami mendukung penuh pemerintahan dan tidak pernah ada agenda rahasia seperti yang dituduhkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pejabat tinggi negara, termasuk Wapres, merupakan kewenangan lembaga resmi yang memiliki wewenang dan mekanisme sendiri. Sebuah partai politik tidak memiliki kapasitas maupun kepentingan untuk melakukan aktivitas intelijen semacam itu. Karena itu, ia menganggap aneh apabila ada pihak yang memercayai narasi tersebut.

Imbauan untuk Publik dan Media

Menutup klarifikasinya, Bambang mewakili Fraksi Gerindra mengimbau masyarakat dan insan pers agar lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar di dunia maya. Ia meminta publik tidak mudah terpancing oleh kabar yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

“Kami berharap media juga berhati-hati dalam memberitakan isu sensitif yang bisa menimbulkan spekulasi dan perpecahan. Selalu lakukan konfirmasi kepada pihak terkait sebelum menyebarluaskan informasi ke khalayak,” pintanya.

Dengan bantahan resmi ini, Fraksi Gerindra berharap polemik mengenai isu pengawasan Wapres Gibran dapat segera mereda dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas di masyarakat. Partai menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas politik dan fokus pada agenda-agenda pembangunan nasional.