DPR Apresiasi Program Pangan Kemenimipas sebagai Pembinaan Napi yang Relevan

Jakarta, Warkini.com – Anggota Komisi XIII DPR RI, Tr Agun Gunandjar Sudarsa, memberikan penilaian positif terhadap program ketahanan pangan yang dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Menurutnya, pelibatan warga binaan dalam program pangan tersebut sangat relevan dengan sistem pemasyarakatan, meskipun ketahanan pangan secara administratif tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian tersebut.

Dalam sebuah forum diskusi terfokus (FGD) yang disiarkan secara virtual melalui kanal YouTube resmi Kemenimipas pada Selasa (23/6/2026), Agun menekankan bahwa sistem pemasyarakatan hakikatnya adalah sebuah pola pembinaan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum. Dengan demikian, pengenalan aktivitas pertanian, perikanan, atau peternakan kepada narapidana justru memperkuat tujuan pembinaan itu sendiri.

Relevansi Program dengan Konsep Pemasyarakatan

Agun menguraikan bahwa pendekatan pemasyarakatan tidak sekadar memenjarakan, melainkan mengubah perilaku dan memberikan bekal keterampilan agar warga binaan tidak kembali melakukan tindak pidana. Program ketahanan pangan yang memberdayakan ribuan narapidana di berbagai lapas dan rutan dianggap selaras dengan filosofi tersebut. “Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga belajar bekerja sama, disiplin, dan bertanggung jawab,” ucapnya.

“Dari sisi konsep, program ini relevan dengan sistem pemasyarakatan, walaupun ketahanan pangan bukan tupoksinya Kemenimipas, dikatakan relevan karena memang pemasyarakatan adalah sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum.”

Politisi senior itu menyebutkan bahwa hasil dari program ini tidak hanya dinikmati warga binaan sebagai konsumsi internal, tetapi juga dapat dipasarkan ke masyarakat sekitar. Hal ini sekaligus mendorong kemandirian pangan di dalam tembok pembinaan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

Dorongan KSP Menjadi Percontohan Nasional

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) juga menyuarakan dukungannya terhadap inisiatif Kemenimipas. Berdasarkan laporan media kami, KSP mendorong program ketahanan pangan ini untuk direplikasi menjadi percontohan nasional bagi lembaga pembinaan lain. Sinergi antarlembaga dinilai penting agar dampak pemberdayaan semakin meluas.

Agun menambahkan bahwa DPR siap mengawal perluasan program ini melalui dukungan anggaran dan regulasi, asalkan pelaksanaannya terus dievaluasi secara berkala. “Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar menyentuh aspek pembinaan, bukan sekadar formalitas atau proyek jangka pendek,” tegasnya.

Program ketahanan pangan Kemenimipas sendiri mencakup budidaya tanaman pangan, perikanan air tawar, serta peternakan ayam dan kambing di sejumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Dengan melibatkan warga binaan secara langsung, diharapkan angka residivis dapat ditekan karena mereka memiliki keterampilan yang aplikatif begitu kembali ke masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, Kemenimipas terus berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk memperkuat rantai pasok dan pelatihan bagi para pelaksana di lapangan.