Genjot PAD & Pelayanan Publik, Wamendagri Dorong Walkot Perkuat Inovasi

Medan, Warkini.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya penguatan inovasi dan kepemimpinan adaptif di tingkat kota sebagai motor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menjaga mutu pelayanan publik. Seruan itu ia sampaikan di hadapan para wali kota se-Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2026, yang berlangsung di Grand City Hall Medan, Sumatera Utara.

Rakernas yang mengusung tema “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat” ini menjadi panggung strategis bagi pemerintah pusat untuk menyelaraskan arah kebijakan fiskal dan pelayanan di daerah. Bima Arya, dalam paparannya, menyebut bahwa tekanan fiskal yang dihadapi banyak kota pasca-pandemi menuntut terobosan yang tidak lagi sekadar administratif, melainkan mampu menghadirkan solusi konkret dan berkelanjutan.

“Tantangan yang kita hadapi hari ini tidak bisa lagi dijawab dengan cara-cara lama. Pemerintah kota harus menjadi laboratorium inovasi yang terus-menerus mencari terobosan, baik dalam menggali potensi PAD maupun dalam menyederhanakan birokrasi pelayanan publik agar semakin dekat dengan warga,” ujar Bima Arya di hadapan ratusan peserta rakernas.

Menurut laporan yang dihimpun media kami, fokus utama yang ditekankan Wamendagri mencakup tiga pilar sekaligus. Pertama, optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemetaan potensi ekonomi lokal yang belum tergarap, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Kedua, transformasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang mesti menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Ketiga, pengembangan kapasitas kepemimpinan wali kota yang adaptif terhadap perubahan cepat, sehingga kebijakan yang diambil tetap responsif dan akuntabel.

Bima Arya mencontohkan sejumlah kota yang berhasil menaikkan PAD hingga belasan persen hanya dalam dua tahun setelah menerapkan sistem pembayaran nontunai terintegrasi dan layanan perizinan satu pintu digital. Ia mendorong agar praktik baik semacam itu direplikasi dan disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah.

“Tak boleh ada lagi wali kota yang berpangku tangan menunggu dana transfer pusat. Kreativitas dalam mengelola aset daerah, menyusun regulasi ramah investasi, serta membangun ekosistem digital yang inklusif menjadi harga mati,” tambahnya.

Di sisi lain, ketahanan pelayanan publik juga menjadi sorotan. Wamendagri mengingatkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan merupakan ukuran nyata keberhasilan inovasi pemerintah kota. Survei berkala dan partisipasi publik, kata dia, harus menjadi bagian dari siklus evaluasi kinerja wali kota.

Rakernas Apeksi 2026 di Medan juga diisi dengan pameran produk unggulan daerah, forum diskusi sektoral, dan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman antar-kota. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama tiga hari dan diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi penguatan otonomi daerah. Kehadiran Bima Arya sekaligus menjadi sinyal bahwa Kementerian Dalam Negeri akan terus mengawal percepatan inovasi di tingkat kota sebagai ujung tombak kemandirian fiskal dan pelayanan publik yang prima.