Hitung-hitungan Ketua Banggar DPR: Anggaran MBG Turun Jadi Rp 174 T

Warkini.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa alokasi dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 mendatang mengalami penyusutan signifikan. Berdasarkan hitung-hitungan terbaru, pagu anggaran program andalan pemerintah tersebut dikunci di angka Rp 174 triliun.

Angka ini merosot cukup dalam jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang dikelola pada tahun 2026 lalu. Said menyebutkan bahwa realisasi anggaran MBG untuk tahun 2026 sebelumnya mencapai Rp 268 triliun. Artinya, terdapat pengurangan anggaran hingga mencapai puluhan triliun rupiah untuk pelaksanaan program prioritas nasional ini.

"Kalau MBG, pasti turun," ujar Said Abdullah singkat saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Sayangnya, dalam pernyataan tersebut Ketua Banggar DPR belum memerinci lebih detail terkait alasan teknis di balik pemangkasan anggaran MBG yang cukup drastis tersebut. Penurunan ini tentu memicu pertanyaan mengenai skala implementasi program yang selama ini menyasar ibu hamil, balita, dan peserta didik di berbagai jenjang pendidikan tersebut. Apakah penurunan ini berkaitan dengan efisiensi distribusi, perubahan basis data penerima, atau penyesuaian postur APBN 2027 akibat prioritas belanja negara lainnya, masih menjadi tanda tanya besar bagi publik.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu proyek strategis di bidang ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dengan dana yang menciut menjadi Rp 174 triliun, kementerian dan lembaga terkait diprediksi harus melakukan penyesuaian target penerima manfaat atau melakukan efisiensi pada rantai pasok bahan pangan. Apalagi, pada tahun-tahun sebelumnya, publik kerap menyoroti aspek transparansi dan tepat sasaran dari penyaluran program ini.

Di sisi lain, dinamika di parlemen terkait penganggaran ini tidak terlepas dari sorotan terhadap berbagai kasus yang mengemuka dalam eksekusi MBG. Berdasarkan catatan laporan di media kami, terdapat beberapa klaster permasalahan dalam pelaksanaan MBG yang telah teridentifikasi sejauh ini. Adapun klaster tersebut meliputi permasalahan di lingkup Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG), polemik terkait pengadaan motor listrik, serta penggunaan angkutan “ompreng” dalam distribusi makanan.

Baca juga: 3 Klaster Kasus MBG Sejauh Ini: SPPG, Motor Listrik dan Ompreng

Keberadaan klaster-klaster persoalan tersebut dinilai menjadi pekerjaan rumah (PR) serius bagi pemerintah dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar tersalurkan secara efektif. Dengan turunnya pagu anggaran di 2027, Badan Anggaran DPR berharap pemerintah mampu melakukan konsolidasi tata kelola MBG sehingga program ini tetap berjalan optimal meski dengan ketersediaan dana yang lebih terbatas.

Hingga berita ini diturunkan, kami masih menunggu respons resmi dari Badan Gizi Nasional selaku koordinator utama program untuk menjelaskan strategi adaptif menghadapi penyusutan anggaran tersebut. Publik berharap penurunan anggaran ini tidak berimplikasi pada menurunnya kualitas gizi yang diterima oleh kelompok rentan di seluruh Indonesia.