Politisi Gerindra Minta BPS Perkuat Edukasi Publik soal Survei Statistik

Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra, La Tinro La Tunrung, mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat berbagai kegiatan pendataan dan survei statistik. Desakan ini muncul karena masih banyak masyarakat yang keliru memahami aktivitas pemerintah tersebut, bahkan sering kali menganggap pendataan dilakukan untuk mencari objek pajak baru.

Menurut La Tinro, kesalahpahaman semacam ini berpotensi serius menurunkan kualitas data yang dihimpun BPS. Jika masyarakat enggan memberikan informasi secara benar karena rasa khawatir atau curiga, hasil survei tidak akan mampu mencerminkan kondisi sesungguhnya. Padahal, data yang akurat merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “Kalau data yang dikumpulkan tidak valid, kebijakan yang dihasilkan bisa melenceng jauh dari kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.

“Bagaimana kalau survei yang kita lakukan, petugasnya tidak bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat, tidak bisa mengumpulkan data yang baik. Akhirnya survei yang kita lakukan tidak berarti, kita hanya kehilangan waktu, tenaga, dan anggaran pemerintah yang begitu besar,” ujar La Tinro dalam keterangan tertulis yang diterima Warkini.com, Senin (6/7/2026).

Politisi asal Sulawesi Selatan itu menambahkan, keberhasilan sebuah survei tidak semata ditentukan oleh metodologi yang canggih, tetapi juga oleh kemampuan petugas lapangan dalam membangun kepercayaan publik. Petugas harus mampu menjelaskan urgensi data serta menjamin kerahasiaan informasi yang disampaikan warga. Oleh karena itu, BPS dinilai perlu merancang program edukasi yang lebih masif, mulai dari sosialisasi tatap muka di tingkat komunitas hingga kampanye digital yang menjangkau generasi muda. Hal ini penting agar masyarakat sadar bahwa data pribadi mereka dilindungi undang-undang dan digunakan semata-mata untuk perencanaan pembangunan, bukan untuk kepentingan fiskal individu.

Lebih lanjut, La Tinro mengingatkan bahwa kerugian akibat data yang tidak representatif bukan hanya bersifat material, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial dan ekonomi secara tepat. “Kita tidak ingin anggaran negara yang besar hilang percuma hanya karena masyarakat tidak memahami pentingnya memberikan data yang benar,” tandasnya. Dengan edukasi yang tepat, diharapkan respons masyarakat terhadap setiap kegiatan statistik semakin positif sehingga data yang dihasilkan benar-benar menjadi potret akurat Indonesia untuk dijadikan pijakan kebijakan nasional.