Kejari Makassar Selidiki Praktik Jual Jabatan Kepsek di Disdik Makassar

Gengs, dunia pendidikan Makassar lagi panas-panasnya nih! Setelah jadi perbincangan di semua grup WhatsApp dan timeline, dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah akhirnya beneran diusut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar udah cas cis cus ngeluarin pernyataan resmi: penyelidikan dimulai. Gas!

Kronologi: Dari Video Viral Jadi Kasus Hukum

1. 09 Juli 2026: Media sosial diramaikan video pengakuan seorang kepsek definitif, Suryama Abek Deng Ratu, S.Pd., M.Pd., yang berdurasi 6 menit 13 detik. Video itu menyebar kayak confetti di pesta ulang tahun.
2. Dalam video: Suryama mengaku sudah ikut seluruh proses seleksi resmi---dari Uji Kompetensi BKN, tahapan Disdik, sampe wawancara di BKD. Skornya mantul: Kompetensi 1: 100, Kompetensi 2: 105, Kompetensi 3: 95 dan 116. Masuk level empat, kata dia.
3. Masalah muncul: Pengakuan itu malah bikin netizen bertanya-tanya: kalau hasilnya udah se-glowing itu, kok bisa ada isu titipan kursi kepala sekolah?
4. 06 Juli 2026: Kejari Makassar mulai bergerak. Kasi Intelijen, Sulfikar, menyatakan timnya sudah "full baket" melakukan penelusuran informasi yang beredar.
5. Hari ini: Tim Pidana Khusus masih mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket). Belum ada panggilan resmi buat pihak yang disebut di video, tapi bukan berarti santuy---kejaksaan menegaskan butuh tambahan bukti dulu sebelum naik level.

Pernyataan Tegas yang Bikin Satu Kota Baper

"Tim saat ini sudah mulai full baket, sementara melakukan penelusuran terkait informasi yang beredar," ujar Sulfikar dengan nada yang nggak bisa dianggap angin lalu. Ini kayak warning keras buat siapa pun yang terlibat: the joke is over.

Dia juga menegaskan, "Kami akan menginformasikan lebih lanjut, biarkan teman-teman kejaksaan bekerja terlebih dahulu." Bahasa santai tapi penuh arti: "jangan spam DM, kasih kami ruang gerak."

Kenapa Kasus Ini Penting Banget?

Pertama, kredibilitas sistem meritokrasi di Disdik Makassar dipertaruhkan. Kedua, jika jual beli jabatan terbukti, artinya kepala sekolah yang bertugas bukan hasil seleksi murni, melainkan hasil deal-deal bawah meja. Dampaknya? Kualitas pendidikan warga Makassar bisa jadi tumbal. Ketiga, ini menjadi preseden: apakah fenomena serupa juga terjadi di OPD lain?

Kata Emak-emak dan Netizen

Di platform X (dulu Twitter) dan TikTok, tagar #DisdikMakassar sempat trending. Ada yang bikin meme "Gue daftar seleksi, eh yang lolos anaknya siapa?" Lucu-lucu miris. Tapi banyak juga yang validasinya nendang: "Ini harus dibongkar sampai akar, biar tidak ada lagi korban pretelan birokrasi."

Jadi, Selanjutnya Apa?

Kita tunggu saja update dari Kejari. Kalau pulbaket sudah cukup, pasti akan ada pemanggilan. Siapa nih yang deg-degan nunggu daftar nama yang dipanggil? Bisa jadi karakter di video, bisa juga pejabat yang selama ini adem ayem. This is just the beginning, bestie.

Menurut kamu, apa langkah paling penting yang harus diambil sekarang?

• A. Audit total seluruh proses seleksi kepala sekolah 3 tahun terakhir
• B. Tahan dulu pejabat yang terindikasi sampai investigasi selesai
• C. Transparansi data seleksi secara daring biar publik bisa turut mengawal
• D. Serahkan sepenuhnya ke kejaksaan, jangan ikut-ikutan viral tanpa bukti

Drop pilihanmu di kolom komentar, atau sebut pendapatmu yang lain. Jangan lupa like dan share biar makin banyak yang paham isu ini!