Kepresidenan UE Irlandia Buka Kontradiksi Surga Pajak dan Penumpang Gratis Pertahanan

BRUSSELS — Pemerintah Irlandia diproyeksikan menggelontorkan dana hingga 400 juta euro untuk penyelenggaraan Kepresidenan Uni Eropa (UE). Angka tersebut berpotensi empat kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran kepresidenan yang pernah dikeluarkan Denmark dan Siprus pada periode sebelumnya. Sebagian besar dana itu dialokasikan untuk pengamanan dan pengawalan sejumlah acara tingkat tinggi. Namun, besaran anggaran yang mencengangkan itu memunculkan pertanyaan besar: apakah Irlandia hanya berusaha memukau negara-negara anggota lain lewat proyek pencitraan demi membersihkan reputasinya di tengah meningkatnya sorotan terhadap berbagai kebijakan kontroversial?

Irlandia resmi memegang kursi kepresidenan bergilir UE pada paruh kedua tahun 2026, menggantikan Siprus. Periode ini berlangsung di tengah ujian berat bagi blok beranggotakan 27 negara itu: perang di Ukraina yang tak kunjung usai, krisis migrasi, hingga perdebatan sengit soal perluasan keanggotaan. Dengan agenda sebesar itu, nama Irlandia otomatis menjadi pusat perhatian diplomasi Eropa selama enam bulan ke depan.

Dari Penerima Dana Menjadi Penyumbang Terbesar

Sejak meraih kemerdekaan lebih dari satu abad lalu dan bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) pada 1973, Irlandia dikenal memiliki kredibilitas diplomatik yang kuat di antara mitra-mitra Eropa. Negeri kecil di ujung barat laut Benua Biru itu selama ini dipandang baik karena keterbukaan ekonominya, gaya konsensus dalam pengambilan keputusan, serta kekayaan budaya yang melekat kuat pada identitas nasionalnya.

Irlandia kerap disebut sebagai kisah sukses ekonomi modern. Pertumbuhan finansialnya berlangsung luar biasa cepat dalam beberapa dekade terakhir, ditopang derasnya investasi raksasa teknologi dan farmasi Amerika Serikat yang menjadikan Dublin sebagai kantor pusat regional mereka. Dalam konteks UE, evolusi Irlandia terbilang dramatis: dari negara yang lama menjadi penerima bersih dana UE, kini berubah menjadi penyumbang bersih tertinggi kedua per kapita di antara seluruh negara anggota, hanya kalah dari Belanda.

Namun, di balik panggung kesuksesan itu, para kritikus menilai Irlandia menyimpan sejumlah kontradiksi besar yang semakin sulit disembunyikan—terutama ketika negara itu kini memegang kendali penuh atas agenda politik UE.

“Apakah Irlandia hanya mencoba memukau seluruh UE dengan latihan humas yang muluk-muluk demi membersihkan citranya di tengah meningkatnya sorotan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai bermasalah?” demikian pertanyaan tajam yang diangkat dalam laporan Euobserver yang menjadi dasar tulisan ini.

Surga Pajak di Pesisir Atlantik

Kontradiksi pertama yang paling sering disorot adalah status Irlandia sebagai surga pajak de facto di kawasan Atlantik. Tarif pajak badan yang rendah—secara historis 12,5 persen—telah lama menjadi magnet bagi korporasi multinasional. Kebijakan inilah yang memicu pertarungan hukum panjang dengan Brussel, yang berpuncak pada putusan Pengadilan Uni Eropa pada September 2024 yang memerintahkan raksasa teknologi Apple membayar 13 miliar euro tunggakan pajak kepada pemerintah Irlandia.

Bagi banyak negara anggota, kasus Apple menjadi simbol betapa lama Irlandia memanfaatkan celah pajak untuk menarik investasi dengan mengorbankan pendapatan negara lain. Meski Irlandia akhirnya menyetujui kesepakatan pajak minimum global 15 persen, para kritikus menilai praktik kompetisi pajak di antara negara anggota masih jauh dari selesai.

Penjaga Gerbang Digital Eropa

Kontradiksi kedua datang dari peran Irlandia sebagai penjaga gerbang digital Eropa. Dublin menjadi rumah bagi kantor pusat Eropa hampir seluruh raksasa teknologi Amerika—mulai dari Google, Meta, hingga Apple. Konsekuensinya, Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) menjadi otoritas pengawas utama penegakan aturan privasi GDPR di seluruh Benua Biru.

Sayangnya, otoritas itu kerap dituding lamban dan lunak dalam menindak pelanggaran. Alih-alih menjadi penjaga yang tegas, DPC dinilai lebih sering melindungi kepentingan korporasi teknologi yang menjadi penopang utama perekonomian Irlandia. Di tengah upaya UE memperketat regulasi platform digital lewat Undang-Undang Layanan Digital, peran ganda Dublin ini kian sulit dipertahankan.

Penumpang Gratis di Bidang Pertahanan

Kontradiksi ketiga menyangkut pertahanan. Irlandia adalah negara netral yang tidak tergabung dalam NATO, dengan kebijakan triple lock yang mewajibkan mandat PBB untuk setiap pengiriman pasukan militer. Meski pasukan Irlandia tercatat aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB, anggaran pertahanannya tergolong paling kecil di antara anggota UE, jauh di bawah rata-rata negara-negara Eropa lainnya.

Dalam situasi perang di Ukraina yang menuntut Eropa memperkuat industri pertahanannya, sikap Irlandia kerap disebut sebagai penumpang gratis yang mengandalkan perlindungan kolektif sekutu tanpa mau berbagi beban yang setara. Tekanan untuk meningkatkan belanja militer pun semakin menguat, termasuk dari dalam negeri sendiri.

Pertanyaan Besar di Balik Kemegahan

Kombinasi ketiga kontradiksi itulah yang membuat angka 400 juta euro menjadi sorotan tajam. Apakah ini sekadar proyek pencitraan untuk menutupi catatan yang dinilai kelam? Atau justru momentum bagi Irlandia untuk membuktikan bahwa kemegahan diplomasi sejalan dengan tanggung jawab nyata di meja Brussel?

Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun yang pasti, selama enam bulan ke depan, seluruh mata Eropa akan tertuju pada Dublin—bukan hanya untuk menyaksikan agenda yang diusung, tetapi juga untuk menakar seberapa jauh Irlandia bersedia melepaskan diri dari julukan-julukan kontroversial yang selama ini melekat padanya.