Komisi IX DPR Tinjau Fasilitas Kesehatan di Karimun

Kunjungan kerja spesifik anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke daerah kerap menjadi momen untuk menyerap langsung permasalahan warga. Kali ini, perhatian tertuju pada Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Seorang legislator dari Komisi IX turun langsung memantau kondisi lapangan, terutama di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan yang menjadi fokus utama komisinya.

Menyelami Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit

Dalam kunjungan yang berlangsung selama dua hari tersebut, anggota Komisi IX Zainul Munasichin mengunjungi Puskesmas Tanjung Balai Karimun dan RSUD Muhammad Sani. Ia meninjau ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, serta apotek. Dari penelusurannya, terlihat antrean pasien yang cukup panjang meski sudah melewati jam kerja pagi. "Ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan primer, tapi kapasitas masih terbatas," ujarnya saat berbincang dengan tenaga kesehatan setempat, Rabu (pukul 11.00 WIB).

Bukan cuma menoleh ke alat kesehatan, politikus tersebut juga menyoroti ketersediaan obat generik. Ia menemukan beberapa item obat yang stoknya kosong akibat rantai distribusi yang tersendat di wilayah kepulauan. "Karimun ini kepulauan, butuh logistik yang andal. Kalau distribusi macet, yang rugi pasien," tegasnya. Komisi IX berjanji akan membawa persoalan ini ke rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan agar ada solusi permanen, tidak sekadar bantuan insidental.

Dialog dengan Serikat Pekerja dan Pengusaha Lokal

Selain sektor kesehatan, agenda tak kalah penting adalah menyambangi kawasan industri Karimun. Zainul menggelar dialog dengan perwakilan serikat buruh dan pengusaha galangan kapal. Isu yang mengemuka adalah tentang pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan keselamatan kerja. "Banyak pekerja yang belum paham betul cara klaim JKP. Padahal, ini hak mereka saat kena PHK," kata Zainul.

Di sisi lain, pengusaha mengeluhkan biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dianggap memberatkan usaha kecil. Menanggapi hal ini, anggota dewan menegaskan bahwa skema iuran harus tetap berkeadilan, tetapi ia mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan menyederhanakan prosedur. "Perlindungan sosial itu bukan beban, tapi investasi. Kami akan evaluasi regulasi yang ada agar seimbang antara hak pekerja dan keberlangsungan usaha," tambahnya.

Mendorong Percepatan Penanganan Stunting

Komisi IX juga menyempatkan diri memantau langsung program penanganan stunting yang digulirkan di Desa Pangke, salah satu lokus stunting di Karimun. Zainul menemui kader posyandu dan ibu balita. Menurut data Dinas Kesehatan setempat, prevalensi stunting di kabupaten ini masih di atas 20 persen. "Angka ini menurun, tapi belum cukup cepat. Butuh intervensi spesifik, bukan hanya pemberian makanan tambahan," ujarnya sambil meninjau dapur sehat desa.

Ia menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penyebab stunting—seperti sanitasi buruk dan kurangnya air bersih—juga tertangani. "Stunting bukan cuma soal makanan, tapi juga lingkungan. Kita harus pastikan program air minum dan jamban sehat sampai ke keluarga risiko," kata Zainul. Dalam kunjungan itu, ia menyerap usulan agar dana desa dapat lebih fleksibel digunakan untuk intervensi gizi spesifik.

Kesimpulan dan Komitmen Komisi IX

Menutup kunjungan kerjanya, Zainul Munasichin menegaskan bahwa Komisi IX akan memperjuangkan tiga rekomendasi utama: peningkatan logistik obat di daerah kepulauan, percepatan sosialisasi program JKP, dan penguatan anggaran penanganan stunting berbasis desa. "Kunjungan ini bukan sekadar formalitas. Kami butuh data akurat untuk membentuk undang-undang dan pengawasan yang tepat sasaran," pungkasnya. Masyarakat Karimun pun menaruh harapan agar hasil reses ini segera terealisasi dalam kebijakan nasional yang berdampak langsung ke pelosok negeri.

Baca juga:

• Sprint Race MotoGP Jerman 2026: Jadwal, Link Streaming, dan Duel Marquez Bersaud...
• Desak Made Raih Emas Kedua di World Climbing Series Chamonix