Menag Luncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman Anak di Pesantren

Depok, 12 Juli 2026 – Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak di Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, pada Minggu (12/7). Langkah ini menjadi tonggak baru dalam upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan Islam, sekaligus menjawab meningkatnya keprihatinan publik atas kasus kekerasan di lembaga pendidikan.

Kronologi Peluncuran: Dari Simbol Hingga Komitmen Konkret

Rangkaian acara dimulai pada pukul 08.30 WIB dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh santri Pesantren Al-Hamidiyah. Menteri Agama tiba pukul 09.00 dan langsung disambut oleh pimpinan pesantren, KH. Ahmad Fauzi, serta ratusan santri yang memadati lapangan utama. Setelah menyaksikan penampilan marawis, Menag menekan tombol sirine bersama Kepala Badan Perlindungan Anak (BPA) dan perwakilan UNICEF, menandai dimulainya gerakan nasional ini.

Sesi utama diisi pidato Menag dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenag, KPAI, dan 50 pesantren percontohan yang akan menjadi pilot project pada tahap awal. Berikut urutan kronologis peluncuran:

1. Pembukaan & doa bersama – dipimpin oleh KH. Ahmad Fauzi
2. Penampilan seni santri – marawis dan pembacaan puisi bertema anak
3. Penayangan video dokumenter – potret kekerasan di lembaga pendidikan dan pentingnya ruang aman
4. Sambutan KPAI – ditekankannya angka kekerasan di pesantren yang naik 15% pada tahun 2025
5. Pidato kunci Menag – pengumuman 5 pilar gerakan
6. Penandatanganan MoU – kerja sama Kemenag, KPAI, dan pesantren percontohan
7. Launching simbolis – penekanan tombol sirine dan pelepasan balon berlogo gerakan

Lima Pilar Gerakan: Dari Kebijakan Hingga Pemulihan

Dalam pidatonya, Nasaruddin Umar menjabarkan lima pilar utama yang menjadi tulang punggung gerakan ini. “Kita tidak bisa hanya bicara pendidikan karakter tanpa menjamin ruang yang aman. Pesantren harus menjadi benteng terakhir perlindungan anak, bukan sebaliknya,” tegasnya di hadapan hadirin.

“Pesantren harus menjadi benteng terakhir perlindungan anak, bukan sebaliknya.” – Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Lima pilar tersebut meliputi:

• Kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan, perundungan, dan eksploitasi di seluruh pesantren dan madrasah.
• Pelatihan wajib bagi seluruh pengasuh dan guru tentang deteksi dini, penanganan kasus, dan pendampingan psikososial.
• Saluran pengaduan rahasia berbasis digital (aplikasi “Aman-Nya”) yang langsung terhubung ke Kemenag dan KPAI.
• Tim reaksi cepat di setiap kabupaten/kota yang siap turun 1×24 jam setelah laporan diterima.
• Monitoring dan audit rutin oleh tim independen gabungan Kemenag, KPAI, dan LSM anak.

Data dan Urgensi: Mengapa Gerakan Ini Mendesak?

Berdasarkan data KPAI, sepanjang 2025 tercatat 327 kasus kekerasan di lingkungan pesantren dan pendidikan keagamaan, naik 15% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, 62% merupakan kekerasan fisik, 28% kekerasan seksual, dan sisanya adalah perundungan verbal serta penelantaran. “Angka ini hanya yang terlaporkan. Fenomena gunung es masih sangat mungkin terjadi,” ujar Komisioner KPAI, Retno Listyarti, yang hadir mewakili lembaganya.

Data Kemenag sendiri menunjukkan, dari sekitar 30.000 pesantren di Indonesia, baru 8% yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) perlindungan anak. Gerakan nasional ini menargetkan seluruh pesantren memiliki SOP dan ruang aman pada tahun 2028, dengan cakupan tahap pertama sebanyak 5.000 lembaga di Pulau Jawa dan Sumatera.

Respons Pesantren dan Target Jangka Panjang

KH. Ahmad Fauzi, pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah yang menjadi tuan rumah, menyambut baik gerakan tersebut. “Kami sudah lama menerapkan prinsip pesantren ramah anak. Kini dengan gerakan nasional, akan ada standar baku yang bisa diadopsi bersama,” katanya. Ia menambahkan bahwa pesantrennya akan menjadi salah satu pusat pelatihan bagi pengasuh dari daerah penyangga Jakarta.

Kemenag menargetkan 100.000 santri dan tenaga pendidik mendapatkan pelatihan pada tahun pertama melalui kerja sama dengan UNICEF dan LPAI. Modul pelatihan mencakup psikologi anak, teknik disiplin positif, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Evaluasi berkala akan dilakukan setiap semester.

Dengan diluncurkannya gerakan ini, pemerintah berharap tidak hanya menekan angka kekerasan, tetapi juga mengubah paradigma bahwa keamanan dan kenyamanan adalah fondasi utama pendidikan berkualitas, khususnya di lingkungan keagamaan.