Menteri Israel Ungkap Rencana Relokasi Warga Gaza, Mossad Dilibatkan untuk Kelola Migrasi

Jakarta - Seorang menteri senior Israel secara terbuka mengungkapkan bahwa pemerintahannya telah menyiapkan cetak biru untuk merelokasi penduduk Palestina dari Jalur Gaza. Pernyataan mengejutkan ini dilontarkan oleh Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, yang juga duduk di kabinet keamanan negara itu. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Channel 7, ia menyebut rencana tersebut sebagai "inisiatif politik" bertajuk "migrasi sukarela dari Jalur Gaza"—sebuah istilah yang oleh banyak pihak langsung dianggap eufemisme dari upaya penggusuran massal.

"Saya telah menyiapkan rencana ini dan mengajukannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap untuk diimplementasikan, dan Mossad kini telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin," tegas Gamliel, seperti dikutip laporan media kami yang mengacu pada wawancara tersebut.

Mossad di Balik Layar Relokasi

Keterlibatan Mossad, lembaga intelijen luar negeri Israel yang biasanya menangani operasi rahasia dan ancaman keamanan, menandai eskalasi serius dari wacana pemindahan paksa yang telah lama beredar di kalangan sayap kanan Israel. Menurut Gamliel, badan intelijen itu tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi akan "mengelola upaya ini sebaik mungkin", menunjukkan adanya dimensi diplomasi rahasia untuk mengamankan negara penerima. Beberapa pengamat menduga Mossad akan melobi negara-negara di Afrika, Amerika Latin, atau kawasan Sinai, meskipun Kairo sejauh ini konsisten menolak setiap skenario yang menjadikan Semenanjung Sinai sebagai tempat penampungan pengungsi Palestina. Hingga kini, pemerintah Israel belum merilis dokumen resmi terkait target negara tujuan atau mekanisme yang akan menjamin status "sukarela" dari perpindahan tersebut.

Rencana itu sendiri muncul di tengah kehancuran total Jalur Gaza pasca agresi militer berkepanjangan. Lebih dari dua pertiga infrastruktur permukiman dan fasilitas publik di wilayah kantong itu dilaporkan lumpuh, sementara krisis pangan dan kesehatan telah dikategorikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya". Di konteks inilah, istilah "migrasi sukarela" dinilai menyesatkan karena penduduk Gaza praktis tidak memiliki pilihan nyata selain bertahan di tengah reruntuhan atau meninggalkan tanah kelahiran mereka di bawah ancaman kelaparan dan penyakit.

Inisiatif yang diusung Gamliel menuai kecaman keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia yang menganggapnya sebagai pelanggaran Konvensi Jenewa, khususnya larangan pemindahan paksa penduduk di wilayah pendudukan. Negara-negara Liga Arab juga dengan cepat menyatakan penolakan, menegaskan bahwa setiap upaya memindahkan warga Gaza dari tanah mereka adalah bentuk pembersihan etnis yang tidak dapat ditoleransi. Sementara itu, saluran diplomatik Warkini.com mengonfirmasi bahwa kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan komentar resmi atas pernyataan Gamliel, namun sejumlah politisi koalisi pemerintahan menyambut baik "gagasan berani" tersebut sebagai solusi jangka panjang atas konflik berkepanjangan. Dengan Mosad kini secara terbuka ditarik ke dalam proyek kontroversial ini, tekanan internasional terhadap Tel Aviv diperkirakan akan meningkat tajam dalam beberapa pekan mendatang.