Minta Tambah Kuota Sekolah Rakyat, Pramono Bakal Prioritaskan Anak Jalanan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengusulkan agar penambahan kuota Sekolah Rakyat di ibu kota diprioritaskan bagi anak-anak dari kelompok paling rentan dalam masyarakat. Kriteria prioritas ini mencakup anak jalanan, pengamen, serta anak-anak yang berasal dari keluarga broken home atau situasi rumah tangga tidak stabil. Usulan tersebut muncul setelah Pramono melakukan kunjungan langsung ke salah satu Sekolah Rakyat yang berlokasi di Jakarta Selatan. Sebagai informasi, program pendidikan ini merupakan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi kaum dhuafa.

Harapan Baru bagi Anak Kurang Mampu

Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Jakarta Selatan, Pramono mengaku sangat terkesan dengan konsep pendidikan yang diusung. Ia menilai kehadiran sekolah tersebut seperti cahaya harapan baru bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan kondisi sosial yang kompleks. Program ini diharapkan mampu membuka jalan bagi generasi muda untuk keluar dari jerat kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih baik melalui pendidikan berkualitas yang merata.

"Jakarta, saya langsung memutuskan untuk minta tambah 1.000 siswa. Kami akan menyiapkan boarding school-nya, nanti pendidikan pembelajarannya dibantu oleh pemerintah pusat," ujar Pramono.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Pramono Anung saat hadir dalam acara peluncuran buku berjudul "Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z" yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Sabtu (4/7/2026). Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan komitmennya untuk segera mempersiapkan fasilitas asrama atau boarding school guna menampung penambahan jumlah siswa sebanyak 1.000 orang tersebut.

Dukungan Pemerintah Pusat dan Masa Depan Program

Pramono menambahkan bahwa proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat ini dinilai sangat penting untuk menjamin ketersediaan sumber daya yang memadai. Dukungan tersebut mencakup penyusunan kurikulum, penyiapan tenaga pengajar yang kompeten, hingga pemenuhan infrastruktur pendukung lainnya. Langkah konkret ini sejalan dengan upaya memperkecil kesenjangan pendidikan di Jakarta serta memastikan setiap anak, termasuk yang paling marginal, memperoleh haknya untuk belajar.

Melihat langkah tersebut, Warkini.com menilai keputusan Pramono Anung sebagai respons cepat dan nyata pemerintah daerah dalam menjawab tantangan sosial di perkotaan. Dengan penambahan kuota signifikan tersebut, program Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, melainkan fondasi kuat bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkeadilan dan inklusif di masa depan.