Misbakhun Kritik Posisi Penyeimbang PDIP: Politik 2 Kaki Tidak Elegan

Mukhamad Misbakhun, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, menyampaikan kritik tajam terhadap manuver politik yang dinilainya tidak elegan, khususnya langkah partai yang mengambil peran sebagai penyeimbang di luar pemerintahan namun tetap berusaha menikmati keuntungan kekuasaan—sebuah praktik yang sering disebut sebagai politik dua kaki. Hal ini ia sampaikan di tengah dinamika nasional yang memanas akibat tekanan geopolitik global.

Seruan Kedewasaan Politik

Dalam pernyataan kepada tim Warkini.com, Minggu (21/6/2026), Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan partai untuk menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi situasi bangsa. Ia menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian wajar dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab.

"Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda," ujar Misbakhun.

Politisi yang juga menjabat Ketua Umum Depinas SOKSI ini menambahkan bahwa segala bentuk hasutan dan provokasi harus dijauhi oleh elite politik. Ia menyerukan agar kritik disampaikan dengan data dan substansi, bukan dengan retorika yang memecah belah. “Demokrasi kita cukup matang, sudah saatnya politik dijalankan secara bermartabat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyoroti posisi sebuah partai politik yang memilih berada di luar pemerintahan namun kerap mengkritik tanpa memberikan solusi konkret. Menurutnya, sikap semacam ini adalah bentuk politik dua kaki yang tidak jantan dan mencederai kepercayaan publik. “Politik harus jelas, kalau di luar pemerintahan ya silakan menjadi oposisi yang konsisten, tapi jika ingin bergabung, gabunglah dengan komitmen penuh,” katanya.

Warkini.com mencatat, pernyataan ini muncul di saat sejumlah isu strategis menjadi perhatian, termasuk dampak perang dagang global dan ketegangan di kawasan yang berimbas pada ekonomi domestik. Dalam konteks itu, dukungan semua pihak untuk menjaga stabilitas nasional menjadi sangat diperlukan.

Misbakhun berharap agar perbedaan pandangan politik tidak perlu disikapi dengan permusuhan, melainkan sebagai bagian dari dinamika yang justru memperkuat fondasi demokrasi. “Semua elemen bangsa, dari mahasiswa hingga tokoh nasional, memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi hak itu harus diimbangi dengan tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.