Otto Hasibuan: Keberhasilan KUHP dan KUHAP Baru Tergantung Adaptasi Masyarakat

JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UHAP) baru di Indonesia sangat bergantung pada kesiapan dan adaptasi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang membahas tantangan transisi sistem hukum nasional dari era kolonial menuju hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal.

Menurut Otto, perubahan besar dalam regulasi hukum pidana bukan hanya sekadar menggantikan teks undang-undang yang sudah berusia puluhan tahun. Lebih dari itu, KUHP dan KUHAP baru menuntut pergeseran paradigma, baik dari aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat sipil. Adaptasi menjadi kata kunci yang tidak bisa diabaikan dalam proses transisi ini.

Latar Belakang Reformasi Hukum Pidana

KUHP lama yang berlaku sejak tahun 1946 merupakan warisan hukum Belanda, Wetboek van Strafrecht, yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan hukum masyarakat modern Indonesia. Setelah melalui proses legislasi yang panjang selama lebih dari tiga dekade, parlemen akhirnya mengesahkan KUHP baru pada akhir tahun 2022 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sementara itu, KUHAP baru disahkan sebagai bagian dari paket reformasi hukum pidana nasional. Kedua regulasi ini dirancang untuk menjawab tantangan时代的 seperti perlindungan data pribadi, cybercrime, perdagangan manusia, dan berbagai bentuk tindak pidana modern yang belum diatur dalam regulasi lama.

"Keberhasilan implementasi KUHP dan KUHAP baru tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum saja. Seluruh elemen masyarakat harus memahami perubahan ini dan bersedia beradaptasi dengan norma-norma hukum yang baru," ujar Otto Hasibuan dalam keterangannya di Jakarta.

Tantangan Adaptasi di Lapangan

Otto Hasibuan mengakui bahwa proses adaptasi tidak akan berjalan mulus tanpa hambatan. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain keterbatasan sumber daya manusia di kalangan hakim, jaksa, polisi, dan advokat untuk memahami serta mengaplikasikan ketentuan baru. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti sistem database perkara, fasilitas pelatihan, dan sosialisasi massif juga masih perlu diperkuat.

Menurut Otto, pemerintah telah menyiapkan berbagai program sosialisasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga komunitas akar rumput. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, workshop, publikasi buku panduan, dan platform digital yang mudah diakses oleh publik.

Peran Serta Masyarakat dalam Transisi Hukum

Lebih lanjut, Otto menekankan bahwa masyarakat tidak boleh bersikap pasif dalam menghadapi perubahan regulasi ini. Kesadaran hukum dan pemahaman terhadap ketentuan baru menjadi modal penting agar implementasi berjalan efektif. Tanpa dukungan masyarakat, regulasi sebaik apa pun akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Beberapa poin penting yang patut dipahami masyarakat antara lain:

• Berlakunya asas retroactive yang lebih fleksibel dalam KUHP baru, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.
• Pengaturan tegas terkait tindak pidana kekerasan seksual, termasuk sexual violence in household.
• Penerapan hukuman alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai bagian dari upaya restoratif.
• Pengaturan baru terkait tindak pidana lingkungan hidup dan cybercrime.

Komitmen Pemerintah dalam Pendampingan

Otto menambahkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan terus mengawal proses transisi ini. Pendampingan dilakukan secara intensif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM.

"Kami tidak ingin ada kesenjangan antara regulasi yang sudah diundangkan dengan kemampuan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, pendampingan menjadi prioritas utama kami dalam beberapa tahun ke depan," tegas Otto.

Harapan untuk Sistem Hukum Nasional

Dengan disahkannya KUHP dan KUHAP baru, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidananya. Reformasi ini bukan sekadar perubahan tekstual, melainkan transformasi menyeluruh yang menempatkan keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan kearifan lokal sebagai fondasi utama. Keberhasilan implementasi regulasi ini akan menjadi tolok ukur kemajuan sistem hukum Indonesia di masa depan.

Pada akhirnya, seperti yang ditegaskan Otto Hasibuan, adaptasi masyarakat merupakan variabel paling krusial. Regulasi yang baik tanpa didukung oleh pemahaman dan kepatuhan masyarakat akan kehilangan esensinya. Sebaliknya, ketika seluruh elemen bangsa mampu beradaptasi secara konstruktif, KUHP dan KUHAP baru akan menjadi instrumen hukum yang benar-benar melayani keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.