PADANG PARIAMAN — Oknum BAZNAS Diduga Gelapkan Dana Bantuan RTLH

Halo Sobat Warkini! Dugaan penyelewengan dana bantuan sosial kembali mencoreng institusi pengelola zakat. Kali ini, kasus dugaan penggelapan dana program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencuat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kasus ini menyeret nama seorang oknum pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang Pariaman yang juga mantan anggota DPRD setempat, yaitu Zul Efendi alias Tene.

Dana bantuan yang disinyalir disalahgunakan tersebut bernilai sekitar Rp25 juta. Uang tersebut sebenarnya bersumber dari kepedulian para perantau Aua Malintang yang dikumpulkan khusus untuk membantu warga kurang mampu membangun tempat tinggal yang layak. Namun, alih-alih sampai secara utuh kepada penerima manfaat, dana sosial ini diduga kuat dikuasai dan ditilap oleh oknum pengurus BAZNAS tersebut.

Salah satu penerima manfaat yang menjadi korban dalam pusaran kasus ini adalah Yanti, warga Korong Batu Caluang, Kabupaten Padang Pariaman. Saat dikonfirmasi mengenai bantuan yang diterimanya, Yanti tidak mampu menyembunyikan rasa kecewanya yang mendalam atas perlakuan yang ia alami.

"Sampai sekarang saya belum mendapatkan apa yang semestinya saya terima. Yang saya dapatkan hanya satu tumpukan pasir, serta beberapa kayu dan papan yang kondisinya sudah lapuk dan tidak layak pakai," ungkap Yanti saat memberikan keterangannya.

Kronologi Dugaan Penyelewengan Bantuan RTLH

Kasus ini menyeruak ke publik setelah adanya penelusuran media dan laporan dari warga lokal yang merasa curiga dengan realisasi bantuan di lapangan. Berikut adalah alur kejadian yang berhasil dihimpun:

1. Penggalangan Dana Perantau: Komunitas perantau Aua Malintang mengumpulkan donasi sebesar Rp25 juta untuk membantu renovasi rumah warga miskin di kampung halaman.
2. Penyaluran via Lembaga Resmi: Dana disalurkan melalui BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dengan harapan dapat dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
3. Realisasi Tidak Sesuai Janji: Korban di Korong Batu Caluang hanya menerima material berkualitas buruk berupa pasir dan papan kayu lapuk yang tidak bisa dipakai untuk membangun rumah.
4. Intimidasi Terhadap Media: Saat awak media berusaha mengonfirmasi perihal penyimpangan dana ini, oknum ZE alias Tene diduga tidak hanya enggan memberikan penjelasan transparan, tetapi juga melakukan tindakan pelecehan serta intimidasi kepada jurnalis.

Perbandingan Alokasi Bantuan vs Realisasi di Lapangan

Untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai kontrasnya nilai donasi dengan fisik material yang diserahkan kepada warga, berikut rincian perbandingannya:

Desakan Penegakan Hukum dan Transparansi Lembaga

Tindakan dugaan penyelewengan dana umat ini memicu gelombang desakan dari masyarakat Padang Pariaman agar pihak berwajib segera turun tangan. Keterlibatan mantan anggota dewan yang kini menjabat di pengurusan lembaga zakat menjadi sorotan tajam terkait masalah integritas publik.

Seorang pengamat hukum daerah menegaskan pentingnya tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH). "Setiap rupiah dana zakat dan sumbangan masyarakat wajib dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Jika ada oknum yang nekat menilap hak warga miskin dan mengintimidasi pers, Kepolisian dan Kejaksaan harus segera mengusut tuntas tanpa pandang bulu," tegasnya.

Warga berharap Pemkab Padang Pariaman dan lembaga terkait tidak tinggal diam agar kepercayaan perantau serta masyarakat terhadap pengelolaan zakat di daerah tersebut tidak merosot tajam.