PDIP Dibilang Abu-abu, PKS Ungkit 10 Tahun Jadi Oposisi Era Jokowi

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid ikut bersuara merespons tudingan bahwa posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) saat ini berada di wilayah abu-abu. Kholid menyatakan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama memiliki peran strategis dan dibutuhkan dalam konteks demokrasi. Pernyataan ini disampaikan menyusul kritik yang mengarah pada sikap PDIP pasca tidak lagi sejalan dengan koalisi pemerintah pada 2026.

Kholid menegaskan, PKS menghormati sepenuhnya pilihan politik partai lain. Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak melulu soal menjadi bagian dari kabinet, melainkan bagaimana menjalankan fungsi checks and balances secara konsisten. Ia lalu menyinggung pengalaman PKS yang selama satu dekade berada di jalur oposisi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

PKS Beberkan Pelajaran 10 Tahun Oposisi

Dalam wawancara dengan media kami pada Sabtu (20/6/2026), Kholid mengenang masa ketika PKS memilih berada di luar pemerintahan selama dua periode berturut-turut. Ia mengatakan, menjadi oposisi bukanlah posisi yang inferior, melainkan jalan konstitusional yang terhormat. Kholid menilai, kejelasan sikap justru membuat publik lebih menghargai kredibilitas partai.

"Kami menghormati pilihan politik setiap partai. Dalam negara demokrasi, keberadaan partai di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama penting dan sama-sama dibutuhkan," kata Kholid saat dihubungi, Sabtu (20/6/2026).

Kholid menambahkan, selama 10 tahun berada di luar pemerintahan, PKS tidak merasa termarginalkan. Sebaliknya, partainya tetap mampu menjalankan fungsi pengawasan, menyuarakan aspirasi rakyat, serta menjaga integritas sebagai kekuatan penyeimbang. Tanpa menyebut nama, Kholid seolah menyindir partai yang gamang menentukan sikap, sehingga dinilai publik memiliki posisi abu-abu.

Sahroni Sebut Oposisi Seharusnya Gentle

Sebelumnya, pernyataan politisi NasDem Ahmad Sahroni turut memanaskan diskusi soal sikap PDIP. Dalam sejumlah laporan, Sahroni menyebut bahwa menjadi oposisi sebaiknya dilakukan secara "gentle" agar posisi politik terlihat jelas. Imbauan itu menyiratkan kritik terhadap PDIP yang belum secara tegas mendeklarasikan diri sebagai oposisi, meski tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Kholid tidak secara langsung mengomentari ucapan Sahroni. Namun, ia menekankan bahwa pengalaman PKS menunjukkan oposisi yang tegas dan konsisten dapat dijalankan tanpa harus kehilangan kehormatan politik. Ia pun mengajak seluruh partai, termasuk PDIP, untuk tidak ragu menunjukkan posisi demi menjaga kualitas demokrasi nasional.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PDIP belum memberikan tanggapan resmi terkait label "abu-abu" yang disematkan oleh sejumlah pengamat dan elite partai lain. Dinamika ini menambah babak baru dalam perpolitikan nasional pasca perombakan kabinet dan pergeseran koalisi di tahun 2026.