Pemerintah Targetkan Bedah 10.300 Rumah Kumuh di Jakarta

JAKARTA, Warkini.com – Pemerintah menargetkan pemugaran sebanyak 10.300 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah DKI Jakarta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meningkatkan alokasi kuota perbaikan permukiman warga agar program bedah rumah dapat menjangkau lebih banyak keluarga berpenghasilan rendah di ibu kota.

Kebijakan itu disampaikan di tengah agenda peninjauan langsung pelaksanaan bedah rumah di Manggarai, Jakarta Selatan, pada Jumat, 21 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyederhanakan regulasi administrasi bantuan perumahan. Kini calon penerima cukup melampirkan surat keterangan domisili dari kelurahan setempat sebagai salah satu syarat pengajuan.

Kronologi Peninjauan di Manggarai

Rangkaian agenda di Manggarai berlangsung dalam beberapa tahap yang berkesinambungan:

1. Maruarar Sirait tiba di kawasan Manggarai untuk memantau langsung proses bedah rumah yang sedang berjalan.
2. Menteri berdialog dengan warga lokal untuk mendata kondisi fisik rumah yang tidak layak huni di lokasi tersebut.
3. Tim Kementerian PKP menjelaskan kriteria teknis kelayakan rumah serta persyaratan administrasi kepada warga setempat.
4. Maruarar berjanji menindaklanjuti seluruh laporan warga mengenai rumah yang masih membutuhkan perbaikan.

Peninjauan langsung ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan turun ke lapangan, pemerintah dapat memverifikasi kondisi riil rumah warga sekaligus mempercepat proses pemugaran.

Kriteria Penerima Bantuan Bedah Rumah

Dalam dialog bersama warga, Maruarar memaparkan tiga persyaratan utama bagi rumah yang akan dibedah. Ia menekankan bahwa program ini menyasar keluarga yang paling membutuhkan.

"Kalau bedah rumah, bedah rumah persyaratannya adalah desil 1 sampai desil 4. Yang kedua, dia bersedia nggak untuk dibedah. Ketiga, kita lihat salah satu syaratnya apakah dia punya lantai, apakah dia punya tembok, apakah dia punya atap yang seng," kata Maruarar Sirait.

Pejabat Teknis Kementerian PKP, Sri, menambahkan penjelasan mengenai kriteria teknis kelayakan rumah. Ia menegaskan bahwa calon penerima harus merupakan Warga Negara Indonesia dengan tingkat kesejahteraan pada kelompok desil 1 sampai 4 atau berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi.

"Warga Negara Indonesia, desil 1 sampai 4 atau di bawah upah minimum provinsi ya. Itu terus kelayakan rumahnya: atap, lantai, dinding, masing-masing salah satu aja udah bisa. Atapnya asbes doang, karena itu tidak memenuhi standar kesehatan, itu juga bisa," ujar Sri.

Artinya, sebuah rumah sudah dapat diusulkan untuk dibedah apabila salah satu komponen utama rumah – atap, lantai, atau dinding – dinyatakan tidak layak. Penggunaan atap asbes yang tidak memenuhi standar kesehatan, misalnya, sudah cukup menjadi alasan sebuah rumah masuk kategori tidak layak huni.

Data Rumah Tidak Layak Huni di Jakarta

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 51 persen rumah warga perkotaan di Jakarta masih menggunakan atap asbes. Angka ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam mempercepat program pemugaran rumah warga.

Penggunaan atap asbes dalam jangka panjang dinilai berisiko bagi kesehatan penghuni. Bahan tersebut mudah rapuh dan dapat terurai menjadi serbuk halus yang membahayakan sistem pernapasan, terutama bagi anak-anak dan lansia.

Berikut poin-poin penting dalam program bedah rumah di Jakarta:

• Target pemugaran mencapai 10.300 unit rumah tidak layak huni di DKI Jakarta.
• Persyaratan administrasi disederhanakan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan.
• Penerima bantuan adalah WNI golongan desil 1-4 atau berpenghasilan di bawah UMP.
• Rumah dinyatakan layak dibedah jika atap, lantai, atau dinding tidak memenuhi standar.

Latar Belakang Program Bedah Rumah

Program bedah rumah merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mengurangi angka rumah tidak layak huni di daerah perkotaan. Tingginya kepadatan penduduk serta keterbatasan ekonomi warga membuat banyak rumah di Jakarta belum memenuhi standar kelayakan hunian.

Sejak digulirkan, program ini mendapat sambutan positif dari warga yang rumahnya menjadi sasaran pemugaran. Banyak keluarga mengaku terbantu karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki hunian mereka.

Komitmen Tindak Lanjut

Maruarar menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh laporan warga yang disampaikan saat peninjauan. Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan bedah rumah agar target 10.300 unit dapat terealisasi tepat waktu dan tepat sasaran.

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian warga dan menekan angka rumah tidak layak huni di ibu kota. Masyarakat yang memenuhi kriteria diimbau mengajukan permohonan melalui kelurahan setempat dengan melampirkan surat keterangan domisili.

Pemerintah berharap percepatan pemugaran ini mampu menurunkan angka rumah tidak layak huni secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Evaluasi berkala akan dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.