Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya

Jakarta - Anggota DPR RI Marinus Gea memberikan catatan penting terhadap langkah pemerintah dalam penertiban dan pengembalian aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), termasuk lahan eks Hotel Sultan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengambilalihan aset tidak boleh hanya diukur dari sisi kemenangan hukum semata.

Menurut laporan yang diterima media kami, Marinus menyoroti perlunya transparansi dan perencanaan matang agar publik dapat merasakan dampak positif dari aset-aset yang telah kembali ke pangkuan negara. Politisi tersebut mendesak pemerintah untuk segera membuktikan bahwa aset yang dikuasai kembali tersebut mampu menghasilkan manfaat lebih besar, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

"Jangan sampai fokus kita hanya pada proses pengambilalihan aset. Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah berapa nilai aset yang berhasil diselamatkan, berapa potensi penerimaan negara sebelum dan sesudah pengambilalihan, serta bagaimana rencana pemanfaatan kawasan tersebut ke depan," ujar Marinus dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Lebih lanjut, Marinus mengingatkan bahwa esensi dari penertiban aset adalah untuk memaksimalkan penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat. Ia meminta pemerintah memaparkan secara rinci potensi pendapatan fiskal yang bisa diperoleh dari pemanfaatan kawasan strategis tersebut, termasuk proyeksi nilai ekonomi dan investasi yang akan masuk.

Marinus juga menilai bahwa tanpa adanya rancangan yang jelas dan terukur, publik berpotensi melihat proses penertiban ini sekadar sebagai pergantian kontrol pengelolaan tanpa perubahan signifikan. Ia mendorong agar seluruh skema pemanfaatan lahan eks Hotel Sultan dan aset GBK lainnya dikomunikasikan secara terbuka agar tercipta akuntabilitas publik.

Penegasan ini muncul di tengah upaya pemerintah yang terus berproses dalam menata dan mengembalikan fungsi aset-aset vital milik negara. Warkini.com mencatat, kawasan GBK dan lahan eks Hotel Sultan merupakan salah satu aset negara dengan nilai ekonomi tinggi yang telah menjadi sorotan panjang publik terkait pengelolaannya.