Pengelolaan Perbatasan Jadi Prioritas Kedaulatan

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola kawasan perbatasan di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dinilai strategis tidak hanya dalam konteks menjaga integritas wilayah, tetapi juga sebagai upaya konkret mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini kerap timpang di daerah tapal batas.

Penegasan itu ia sampaikan setelah mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. Agenda utama rapat kali ini adalah membahas hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) yang secara khusus menyoroti isu pengelolaan perbatasan negara.

Dua Mandat Utama BNPP

Dalam pemaparannya, Tito menjelaskan BNPP yang dibentuk sejak tahun 2010 mengemban dua tugas pokok yang saling terkait. Pertama, menyelesaikan sengketa batas negara—baik di darat maupun di laut—dengan negara tetangga melalui jalur diplomasi dan perjanjian internasional. Kedua, mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan agar tidak lagi menjadi kantong-kantong ketertinggalan yang luput dari perhatian pembangunan pusat.

“Mandat kami jelas, yaitu memastikan garis batas negara mendapat kepastian hukum sekaligus menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan Indonesia yang maju dan berdaya saing,” ungkap Tito di hadapan anggota Komisi II.

Indonesia berbatasan darat langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta memiliki perbatasan laut dengan sepuluh negara. Kompleksitas itu menuntut koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini belum selalu berjalan mulus. Tito mengakui bahwa sinkronisasi program pusat dan daerah masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.

Sinergi Pusat dan Daerah Akan Diperkuat

Rapat tersebut juga menyoroti sejumlah temuan Panja DPR di lapangan, seperti lambatnya penyelesaian delimitasi batas, minimnya infrastruktur dasar, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah. Menanggapi hal itu, BNPP berjanji akan mendorong percepatan penyusunan rencana induk pengelolaan perbatasan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Di sisi lain, Tito menyebut pihaknya tengah mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah daerah perbatasan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengembangan ekonomi kawasan. Salah satu fokusnya adalah mengintegrasikan program pembangunan pusat dengan potensi lokal sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kedepannya, BNPP juga akan meningkatkan partisipasi aktif dalam forum bilateral guna menekan potensi konflik batas yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Informasi lebih rinci mengenai hasil rapat dan langkah strategis BNPP akan disampaikan dalam kesempatan terpisah. Laporan ini dihimpun oleh tim redaksi Warkini.com dari Jakarta.