Perluasan Objek Pajak dan Kesediaan Memahami Fakta Sosial Ekonomi Rakyat

Jakarta - Wacana progresivitas politik perpajakan tengah menjadi sorotan tajam di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Berbagai kalangan mengingatkan bahwa langkah perluasan objek pajak tanpa mempertimbangkan realitas di lapangan justru berpotensi kontraproduktif, bahkan dapat mendorong peningkatan angka kemiskinan jika dipaksakan di saat daya beli dan ketahanan ekonomi rakyat masih rapuh.

Sejumlah pengamat yang diwawancarai media kami menekankan bahwa alih-alih menerapkan pendekatan "semua dipajakin", pemerintah semestinya memberikan ruang dan insentif yang memadai agar setiap warga negara mampu bangkit dan mandiri secara ekonomi. Pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual ini dinilai jauh lebih relevan ketimbang mengejar target penerimaan negara tanpa melihat kemampuan riil masyarakat.

Progresivitas atau perluasan objek pajak akan berkontribusi pada peningkatan jumlah warga miskin jika diterapkan di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang.

Presiden Prabowo Subianto, menurut laporan yang dihimpun media kami, mengawali masa pemerintahannya dengan langkah yang justru berpihak pada komunitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta petani dan nelayan. Melalui penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024, Presiden menghapus utang macet yang selama ini membebani para pelaku UMKM, petani, dan nelayan di berbagai daerah.

Kebijakan pemutihan utang ini menargetkan satu juta debitur dengan total nilai utang mencapai Rp14 triliun. Langkah tersebut diberlakukan di tengah kenyataan pahit bahwa jutaan unit UMKM di Indonesia sedang menghadapi gelombang kebangkrutan yang mengkhawatirkan.

Merujuk data yang pernah dipublikasikan, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa pada tahun 2021 jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, dengan daya serap tenaga kerja yang sangat signifikan bagi perekonomian nasional. Namun, realitas terkini menunjukkan wajah UMKM Indonesia yang sangat menyedihkan. Asosiasi UMKM bahkan pernah mengungkapkan bahwa sekitar 30 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah telah gulung tikar, kehilangan kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan.

Fakta-fakta sosial-ekonomi semacam inilah yang menurut banyak pihak harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil langkah perluasan objek pajak. Tanpa kesediaan untuk memahami dan mengakui realitas yang dihadapi rakyat, setiap kebijakan fiskal yang progresif justru berisiko mematikan sendi-sendi perekonomian masyarakat bawah yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Insentif seperti pemutihan utang UMKM menunjukkan bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil merupakan fondasi penting sebelum membebani mereka dengan kewajiban-kewajiban baru.