PKB Respons PDIP soal Tidak Ada Istilah Oposisi di Sistem Presidensial

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid memberikan tanggapan terhadap pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang menegaskan tidak adanya istilah 'oposisi' dalam sistem presidensial. Jazilul mengaku sepakat dengan pandangan tersebut, namun menekankan bahwa pemerintah dan DPR saat ini justru membutuhkan soliditas serta sikap tegas dari seluruh partai politik.

"Ya bagus saja, nggak ada masalah. Yang jelas di dalam praktik politik kita ini juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu nggak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang. Nggak dikenal di sistem kita," ujar Jazilul saat ditemui media kami di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Yang jelas di dalam praktik politik kita ini juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu nggak ada di konstitusi.

Dalam kesempatan itu, Jazilul menyinggung pentingnya menjaga kebersamaan dan kekompakan antarpartai politik di parlemen. Ia menilai semangat kolaborasi menjadi kunci untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif. Jazilul juga menyoroti bahwa Presiden Prabowo Subianto tengah berjuang keras untuk menuntaskan visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan. Oleh karena itu, dukungan politik yang solid dari berbagai pihak menjadi sangat krusial.

Pernyataan ini muncul di tengah dinamika politik yang terus berkembang pasca Pilpres, di mana sejumlah partai politik mendefinisikan ulang posisi mereka dalam peta kekuasaan. Meski istilah oposisi secara formal tidak diakui dalam konstitusi Indonesia yang menganut sistem presidensial multipartai, perdebatan mengenai peran partai di luar pemerintahan tetap menjadi topik hangat. Jazilul menegaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana seluruh elemen politik dapat bekerja sama demi kepentingan rakyat, tanpa terjebak pada label-label yang justru berpotensi menghambat pembangunan nasional.