Puan soal Pemilihan Komisaris BUMN: Kami Dorong Profesional & Kompeten

Jakarta - Sorotan publik terhadap proses pemilihan komisaris di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mengemuka. Beberapa figur yang baru saja diangkat dinilai kurang memiliki rekam jejak dan keahlian yang relevan dengan bidang usaha BUMN yang akan diawasi. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan terus mendorong agar posisi komisaris diisi oleh individu-individu yang benar-benar profesional dan kompeten.

Pernyataan itu disampaikan Puan melalui keterangan resmi di laman DPR yang dilaporkan Warkini.com pada Minggu (5/7/2026). Ia menekankan pentingnya meritokrasi dalam penunjukan para pengawas perusahaan pelat merah agar kinerja BUMN semakin optimal dan bebas dari kepentingan politik sesaat.

"Terkait dengan penetapan-penetapan komisaris, tentu saja kami DPR mendorong untuk bisa nantinya ditetapkan orang-orang yang profesional dan kompeten ke depannya," tegas Puan.

Sorotan Publik atas Politisasi Jabatan Komisaris

Kekhawatiran publik muncul seiring dengan terpilihnya sejumlah mantan pejabat politik dan relawan ke kursi komisaris BUMN tanpa latar belakang teknis yang memadai. Pengamat menilai, fenomena ini berpotensi melemahkan fungsi pengawasan dan justru menjadi bancakan kekuasaan. Warkini.com mencatat, dalam lima tahun terakhir, setidaknya 40% posisi komisaris BUMN diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan politik, bukan kepakaran industri. Padahal, Kementerian BUMN sebelumnya telah menerbitkan regulasi yang mensyaratkan kriteria integritas, kompetensi, dan pengalaman sebagai dasar seleksi.

DPR Perkuat Pengawasan dan Kriteria

Menanggapi kontroversi ini, Puan memastikan DPR melalui komisi terkait akan memperketat pengawasan saat proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisaris BUMN yang diajukan pemerintah. "Kami tidak ingin BUMN menjadi tempat penampungan eks politisi atau tim kampanye yang minim kompetensi. DPR akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang lolos," ujar Puan dalam kesempatan berbeda.

Komitmen ini diamini oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR yang menyatakan bahwa pihaknya akan menyusun parameter evaluasi yang lebih transparan. Kriteria seperti pemahaman industri, rekam jejak kepemimpinan di sektor korporasi, serta sertifikasi kompetensi akan menjadi prasyarat mutlak. Langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan investor dan publik terhadap tata kelola BUMN. Dengan komisaris yang profesional, BUMN diyakini dapat lebih lincah bersaing di pasar global dan memberikan dividen optimal bagi negara.

Warkini.com akan terus memantau perkembangan seleksi komisaris BUMN serta sikap konkret DPR dalam waktu dekat.