Purbaya Mulai Tarik Dana Rp 300 T dari Bank BUMN

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang selama ini ditempatkan di bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mulai ditarik dan dikembalikan ke kas pemerintah. Langkah ini diambil secara terukur untuk memenuhi kebutuhan likuiditas negara tanpa mengganggu stabilitas sektor perbankan nasional.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti. Ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/6/2026), Astera menegaskan bahwa proses pengembalian dana SAL dari bank BUMN sudah berjalan secara bertahap.

"Secara bertahap, iya (sudah dikembalikan)," ujar Astera kepada media kami di sela-sela kesibukannya.

Pengelolaan Kas Negara yang Dinamis

Penempatan dana SAL di Himbara merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas negara agar tetap produktif. Selama ini, pemerintah memanfaatkan bank BUMN sebagai mitra penyimpanan dana idle, dengan imbal hasil yang kompetitif. Total dana SAL yang ditempatkan diketahui mencapai lebih dari Rp 300 triliun, menjadikannya salah satu pos likuiditas strategis yang memengaruhi peredaran uang di perbankan.

Menurut Astera, penarikan kembali dana tersebut dilakukan secara hati-hati guna mengantisipasi potensi gejolak likuiditas. "Kami berkoordinasi erat dengan perbankan agar penarikannya tidak serentak, sehingga tidak menimbulkan tekanan pada pasar uang," jelasnya. Pemerintah membutuhkan dana SAL tersebut untuk membiayai berbagai program prioritas serta mengantisipasi defisit anggaran yang masih terjadi di tengah dinamika ekonomi global.

Dampak dan Respons Pasar

Pengembalian dana SAL secara bertahap ini diharapkan tidak mengganggu likuiditas perbankan nasional. Sejumlah bank Himbara seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN selama ini menikmati penempatan dana pemerintah sebagai sumber dana murah. Namun, dengan penarikan bertahap, bank-bank tersebut masih memiliki ruang untuk menyesuaikan komposisi pendanaan mereka.

Di sisi lain, analis perbankan menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai mengencangkan pengelolaan fiskal, namun tetap menjaga stabilitas sektor keuangan. "Penarikan bertahap adalah langkah bijak. Kalau dilakukan mendadak, bisa menguras likuiditas bank dan mengganggu penyaluran kredit," ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Himbara terkait pengembalian dana SAL tersebut. Namun, Kemenkeu memastikan tidak ada kendala berarti dalam prosesnya. Kebijakan ini menjadi bagian dari pengelolaan kas negara yang dinamis sejalan dengan strategi pembiayaan APBN 2026.