Reformasi Hukum Keluarga: Jepang Terapkan Hak Asuh Bersama, Permudah Proses Perceraian

Perubahan signifikan dalam undang-undang keluarga Jepang telah memberikan angin segar bagi pasangan yang ingin mengakhiri pernikahan tanpa kehilangan hak pengasuhan. Mulai April lalu, Jepang resmi menerapkan sistem hak asuh bersama yang memungkinkan kedua orang tua tetap terlibat dalam pengasuhan anak setelah bercerai. Kebijakan ini menjadi titik balik bagi Mariya Yamada, presenter televisi dan aktris berusia 46 tahun, yang akhirnya merampungkan perceraiannya setelah lima tahun berpisah.

"Minggu depan saya akan menyerahkan dokumen ini dengan kolom hak asuh dicentang untuk saya dan suami, lalu semuanya selesai," ungkap Yamada saat diwawancarai oleh tim media kami. Tak lama setelah itu, ia mengumumkan bahwa perceraiannya dengan suami yang juga seorang aktor telah tuntas. Keduanya sepakat untuk berbagi hak asuh atas putra mereka yang kini berusia 13 tahun.

Dari Hak Asuh Tunggal ke Bersama

Selama puluhan tahun, Jepang menerapkan sistem hak asuh tunggal setelah perceraian—biasanya jatuh ke tangan ibu. Sistem ini menuai kritik karena kerap memutus hubungan anak dengan salah satu orang tua, terutama ayah. Selain itu, aturan lama juga mensyaratkan masa tunggu hingga lima tahun jika tidak ada kesepakatan di antara pasangan, yang membuat proses perceraian menjadi panjang dan melelahkan.

Revisi Undang-Undang Hak Asuh Anak yang disahkan parlemen Jepang pada akhir tahun lalu membawa perubahan mendasar. Kini, pasangan yang bercerai dapat memilih hak asuh bersama asalkan tidak ada kekhawatiran soal kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran. Pengadilan keluarga juga berwenang memutuskan pola asuh bersama jika orang tua tak sepakat, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang yang dikutip media kami, sekitar 200 ribu perceraian terjadi setiap tahun di Jepang. Sekitar 60 persen di antaranya melibatkan anak di bawah usia 20 tahun. Dengan aturan baru, diharapkan lebih banyak anak tetap bisa merasakan kehadiran kedua orang tua meski mereka bercerai.

Kisah Yamada: Lima Tahun Terkatung-katung

Kasus Yamada menjadi contoh nyata bagaimana revisi UU ini membuka pintu bagi pasangan yang sebelumnya terkendala. Presenter yang dikenal melalui berbagai program hiburan itu mengaku proses perpisahan yang panjang sangat menguras emosi. Meski telah berpisah tempat tinggal sejak 2019, status pernikahan masih mengikat hingga April tahun ini.

"Selama lima tahun, saya dan mantan suami harus terus berkomunikasi soal anak, tapi secara hukum kami masih suami istri. Ini situasi yang aneh," katanya dalam wawancara dengan media kami. Kini, dengan sistem hak asuh bersama, ia bisa fokus membesarkan putranya sambil tetap memberikan ruang bagi sang ayah untuk terlibat.

"Saya lega. Anak saya akhirnya bisa memiliki kepastian bahwa ia tetap dicintai dan diasuh oleh kedua orang tuanya, meskipun kami tak lagi bersama," tambah Yamada.

Pengumuman perceraian Yamada mendapat respons positif dari publik Jepang. Banyak warganet yang mengapresiasi keberaniannya dan berharap perubahan UU ini bisa membantu lebih banyak keluarga yang terjebak dalam pernikahan tidak harmonis.

Respons dan Tantangan ke Depan

Meski disambut baik, penerapan hak asuh bersama di Jepang tak lepas dari tantangan. Organisasi advokasi perempuan menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku kekerasan untuk tetap mengontrol mantan pasangan. Aturan baru telah mengantisipasi hal ini dengan menyisihkan kasus KDRT, namun pengawasan di lapangan menjadi krusial.

Di sisi lain, para aktivis hak anak menilai sistem hak asuh bersama sebagai langkah maju yang sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Jepang menjadi salah satu negara terakhir di antara negara maju yang mengadopsi skema semacam ini. Para ahli hukum keluarga di Jepang memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah perceraian dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan aturan baru yang lebih fleksibel.

Perubahan ini juga membawa konsekuensi administratif, seperti pembaruan dokumen kependudukan dan sistem pencatatan sipil. Pemerintah Jepang telah menyiapkan panduan bagi pasangan yang ingin bercerai agar memahami opsi hak asuh bersama, termasuk kewajiban pembiayaan anak yang tetap ditanggung bersama.

Bagi Yamada, yang terpenting saat ini adalah memulai babak baru dalam hidupnya. Ia berencana melanjutkan kariernya di dunia hiburan dan membesarkan putranya dengan lebih tenang. "Sekarang, semua sudah jelas. Saya dan mantan suami bisa menjadi orang tua yang baik meskipun jalan kami sudah berbeda," tutupnya.