Pramono Mau Makin Banyak yang Pakai Angkutan Umum: Konektivitas DKI Sudah 93%

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan keinginannya agar semakin banyak warga yang beralih menggunakan transportasi umum di Ibu Kota. Langkah ini dinilai krusial untuk mengurai benang kusut kemacetan yang telah menjadi masalah akut selama puluhan tahun. Pernyataan tersebut ia lontarkan usai menghadiri acara Pengukuhan Dewan Transportasi Kota Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Jumat (3/7/2026).

Dalam pidatonya, Pramono menyoroti bahwa kemacetan adalah persoalan klasik yang terus membayangi Ibu Kota dan menjadi tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, tumpukan kendaraan di jalan raya tidak hanya menggerus waktu produktif warga, tetapi juga berdampak pada tingginya tingkat polusi udara yang mengancam kesehatan. Oleh karena itu, transformasi budaya dari ketergantungan terhadap kendaraan pribadi ke moda transportasi massal harus dipercepat.

"Salah satu problem utama Jakarta, problem klasiknya adalah karena kemacetan. Kemacetan di Jakarta terjadi karena banyak faktor. Untuk itu, mendorong lebih banyak orang menggunakan transportasi umum adalah keniscayaan yang harus kita lakukan bersama," ujar Pramono dengan penuh penekanan di hadapan para hadirin.

Optimisme di Tengah Cakupan Rute yang Hampir Merata

Berdasarkan data yang dihimpun oleh media kami, optimisme Pramono bukan tanpa dasar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa tingkat konektivitas transportasi publik saat ini telah mencapai angka 93 persen. Angka ini merepresentasikan bahwa hampir seluruh wilayah administratif di Jakarta telah terintegrasi melalui beragam moda, mulai dari MRT, LRT, Transjakarta, Mikrotrans, hingga KRL Commuter Line. Meski demikian, capaian ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan jumlah okupansi harian yang diharapkan.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi yang masif harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan. Kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu menjadi aspek non-fisik yang terus didorong perbaikannya. Media kami melaporkan bahwa Pemprov DKI melalui Dewan Transportasi Kota yang baru dikukuhkan akan fokus pada sinkronisasi kebijakan antara operator angkutan umum dan integrasi tarif yang lebih terjangkau. Dengan cakupan rute yang sudah nyaris menjangkau seluruh penjuru kota, Pramono percaya bahwa titik kritis untuk beralih ke angkutan umum kini ada pada perubahan pola pikir masyarakat serta penegakan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang lebih ketat.